KPEN: Pemerintah Belum Serius Masuki Perdagangan Bebas

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite Penyehatan Ekonomi Nasional (KPEN) menilai, pemerintah belum serius mempersiapkan diri memasuki kawasan perdagangan bebas.

Dalam memasuki zona perdagangan bebas ASEAN-Cina misalnya, belum terlihat kesiapan pemerintah menghadapi itu. Menurut Ketua KPEN Deputi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina Anton Supit, Cina merupakan pasar yang besar yang bisa memberikan peluang, tapi sekaligus merupakan tantangan bagi Indonesia.

“Kalau seperti sekarang, tanpa ada perubahan yang signifikan, siap-siap saja untuk mati,” kata Anton kepada empo di Jakarta hari ini.

Menurut dia, Indonesia masih banyak mengalami hambatan dalam memasuki pasar bebas, karena antara lain belum begitu membaiknya iklim investasi. Ini bisa membuat sektor-sektor potensi ekonomi tidak berkembang, yang akhirnya akan membuat produk dalam negeri tidak bisa bersaing.

Padahal, Cina sudah mulai melakukan ekspansi di sektor industrinya. Banyak produk Cina saat ini sudah menyebar di Indonesia. “Sekarang saja belum memasuki kawasan perdagangan bebas sudah banyak barang-barang Cina, apalagi setelah kesepakatan itu berjalan,” katanya.

Dia mengakui, persiapan menghadapi pasar bebas, bukan hanya tugas pemerintah. Swasta juga perlu melakukan persiapan. “Yang perlu dilakukan adalah melakukan sinergi diantara keduanya dan saya belum melihat sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha secara baik,” katanya.

KPEN mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian secara mendasar untuk masuk dalam satu area perdagangan bebas. Cina misalnya, selama lima tahun sebelum bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melakukan berbagai studi dan survei, termasuk dalam mengambil kebijakan kebijakan dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Infrastructure Summit, menurut Anton, tidak berarti permasalahan menghadapi perdagangan bebas telah selesai karena pembangunan infrastruktur hanyalah bagian dari pengembangan iklim investasi yang baik.

“Tapi bagaimana sektor perpajakan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum ini dilaksanakan. Itu tidak gampang,” katanya. “Karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya berbicara sebatas wacana, namun ada hal-hal yang konkret yang dilakukan.”

Muchamad Nafi - Tempo