PBHI Permasalahkan Perintah Penggusuran Komplek Siliwangi
Selasa, 8 Februari 2005 14:53 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Selasa, 8 Februari 2005 14:53 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan
24 Desember 2018
Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.
YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan
27 November 2018
YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru
23 November 2018
Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.
Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas
30 Agustus 2018
Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.
Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI
15 Mei 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.
Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum
15 Mei 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kepada YLBHI akan meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum
Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda
11 Maret 2018
Presiden Jokowi diminta segera menetapkan terjemahan resmi KUHP.
YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP
11 Maret 2018
YLBHI memberi waktu 7x24 jam bagi Jokowi untuk mengundangkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano
29 Januari 2018
Sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ia amat sibuk. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sampai 2021.
Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru
19 Desember 2017
Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.