TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan dukungannya kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Makarim Wibisono dalam menjalankan tugas sebagai delegasi dari Indonesia di PBB. TNI memberikan komitmen untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia dan mengungkapkan peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM bukanlah kebijakan instisusi TNI."Pak Makarim Wibisono datang kepada panglima TNI untuk berkonsultasi," kata Mayjen Syafrie Syamsudin Kapuspen TNI kepada Tempo usai mendampingi Panglima TNI menerima kunjungan Ketua Komisi HAM PBB di kantor Panglima TNI Jalan Merdeka Barat No 2 Jakarta Pusat, Juamt (11/2) siang.Inti pembicaraan antara Panglima dan Makarim Wibisono, yang juga didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jenewa Edhi S Hariyadhi, ungkap Syafrie, Panglima TNI mendukung tugas dari Ketua Komisi HAM PBB dan menyampaikan sikap TNI terhadap HAM. "Jadi ditegaskan kembali TNI memiliki komitmen di dalam penegakan HAM. Oleh karena itu TNI mendukung tugas dari pak Makarim Wibisono dalam kaitannya dengan komisi HAM PBB," kata Syafrie.Kedua, lanjut Syafrie, dalam kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada, TNI menyatakan tidak memiliki kebijakan untuk pelanggaran HAM tersebut, tetapi itu adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum. "Dan mereka para oknum pelanggar HAM harus diberi sangsi," katanya.Ketika ditanyakan tentang promosi jabatan perwira-perwira TNI yang (diduga) pernah terlibat pelanggran HAM, Syafrie menjawab hal tersebut merupakan kewenangan dari aparat hukum di Indonesia. "Jelas apabila hukum positif itu diberlakukan dan itu sampai kepada finalisasi dalam pengadilan maka kita menghormati apa yang menjadi keputusan hukum tetap," kata dia.Agus Supriyanto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
2 jam lalu
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
27 hari lalu
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
32 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
33 hari lalu
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
38 hari lalu
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
40 hari lalu
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
47 hari lalu
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
51 hari lalu
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
54 hari lalu
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
55 hari lalu
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.