Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan negara-negara donor, untuk mengaudit bantuan kemanusiaan di Aceh. "Kami berikan kesempatan kepada negara-negara donor mengaudit bantuan mereka," kata Ketua BPK, Anwar Nasution di Jakarta siang ini, Senin (14/2). Anwar mengatakan, kebijakan ini bertujuan membuktikan, pemerintah Indonesia transparan dalam penerimaan penyaluran dan penggunaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Aceh. "Agar negara kita, tidak lagi dianggap negara korup," kata mantan Deputi Gubenur Bank Indonesia itu. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Alwi Shihab, mengatakan langkah itu sebagai hal yang positif untuk trasparansi bantuan kemanusiaan di Aceh. Tapi, untuk pelaksanaan teknis, Alwi mengaku tidak tahu persis seperti apa. Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada BPK selaku penggagas. Anwar menambahkan, untuk pelaksanaan teknis akan dibicarakan dengan negara-negara pemberi bantuan, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara yang mewakili Eropa. Ia memastikan, negara-negara itu sudah menyatakan kesiapan mereka melakukan audit bersama-sama. Sam Cahyadi
Iklan
