TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), AM Fatwa, mengatakan pihak penegak hukum hendaknya tidak menjadi backing perjudian di Jakarta. “Jangan ada oknum penegak hukum yang membacking," kata Fatwa di kantor Balaikota, Jakarta, Selasa (22/2). Menurutnya, jika ada aparat yang menjadi backing maka harus ditindak langsung oleh atasannya. “Kita menunggu tindakan langsung Sutiyoso," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berjanji akan memberantas praktek perjudian baik digedung maupun di jalan-jalan. Judi di gedung, kata dia, telah menyalahi perizinan semestinya. Kendati demikian, sanksi dari pemerintah provinsi hanya bersifat administratif. Seemntara, praktek judi itu sendiri ditangani polisi. Hal senada dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Masyuri Syahid. Dia mengatakan peran ulama hanyalah memberikan pengarahan dan sirama rohani. Sementara operasionalnya diserahkan kepada aparat. "Kalau ulama setiap jam memberikan pengarahan lewat pengajian," kata Syahid. ewo raswa
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
7 hari lalu
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penggerebekan Lapak Diduga Tempat Perjudian di Ciracas, Tak Ada Penjudi yang Tertangkap
19 hari lalu
Penggerebekan Lapak Diduga Tempat Perjudian di Ciracas, Tak Ada Penjudi yang Tertangkap
Polisi sudah mengidentifikasi sejumlah warga di sekitar lokasi perjudian itu untuk mencari pemilik atau bandar lapak judi tersebut.
Demi Capai 40 Juta Wisatawan Asing, Thailand Berencana Legalkan Kasino
19 hari lalu
Demi Capai 40 Juta Wisatawan Asing, Thailand Berencana Legalkan Kasino
Legalisasi perjudian pernah dibahas di Thailand di masa lalu, namun belum bisa dilaksanakan karena penolakan publik.
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja
20 hari lalu
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja
Cina Larang Warganya Berjudi di Singapura, Apa Sebabnya?
29 hari lalu
Cina Larang Warganya Berjudi di Singapura, Apa Sebabnya?
Cina melarang warganya main judi di Singapura, yang memiliki dua kasino mewah.
Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?
30 hari lalu
Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?
Bruno Mars diduga terjerat utang perjudian. MGM sudah menanggapi tudingan itu. Apa katanya?
Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan
33 hari lalu
Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan
Dari catatan Polri pada Kamis lalu, ada 25 orang meninggal, 30 luka berat, dan 262 orang luka ringan akibat kecelakaan.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
43 hari lalu
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Massa Datangi Lokasi Penembakan Anggota Ormas Islam di Colomadu, Desak Polisi Usut Kasus dan Tangkap Pelaku
28 Januari 2024
Massa Datangi Lokasi Penembakan Anggota Ormas Islam di Colomadu, Desak Polisi Usut Kasus dan Tangkap Pelaku
Ormas Islam di Solo berencana beraudiensi dengan polisi untuk memberikan dukungan terhadap pemberantasan premanisme.
