Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

“APBN-P Dapat Dimajukan Setelah Ada Keputusan DPR dan Presiden”

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Achmad Rohjadi mengungkapkan, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2005 dapat dimajukan waktunya, setelah mendapat keputusan bersama antara DPR dan presiden. Seperti diketahui, DPR akan meminta kepada pemerintah untuk memajukan APBN-P tahun 2005 sebelum kenakan bahan bakar minyak (BBM) atau sebelum semester pertama berakhir. Pemerintah telah menaikkan harga BBM yang berlaku per 1 Maret 2005.Menurut Ruchjadi, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang APBN disebutkan bahwa mekanisme APBN-P baru dapat dilakukan setelah semester pertama tahun 2005 atau pada Juli. “Jadi, kalau berbicara tentang APBN-P, menurut UU, belum waktunya karena belum satu semester,” kata Ruchjadi kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta hari ini/Karena itu, untuk memajukan pembahasan APBN-P, DPR dan pemerintah harus membuat suatu aturan (baru) agar tidak menyalahi undang-undang. “Tentu saja dengan menyesuaikan kerja DPR, karena pada 25 Maret DPR akan reses,” ujarnya. Sementara itu, berkaitan dengan antisipasi defisit APBN 2005, Ruchjadi mengatakan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu dengan melakukan pinjaman dari dalam atau luar negeri, menerbitkan obligasi, pinjaman negara donor, menjual aset-aset negara, serta mengambil tabungan yang ada di Sisa Anggaran Langsung (SAL). Sedangkan soal pos dana kompensasi, dia menambahkan, dana kompensasi sebesar Rp 10,5 triliun akan diambil dari pemotongan subsidi BBM dari Rp 60,1 triliun menjadi Rp 39,8 triliun. “Dari dana yang ada direalokasi, tapi saya tidak bisa menyebutkan secara detail,” katanya. Evy Flamboyan b>- Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

23 November 2023

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu RI, Dewi Puspita, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, dan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, di acara Ngobrol Tempo bertemakan
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.


DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

16 Juni 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.


Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

17 April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.


APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

23 Mei 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.


APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

23 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019. Penghargaan ini diraih Sri Mulyani untuk ketiga kalinya setelah tahun 2017 dan 2018 lalu. ANTARA/Wahyu Putro A
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.


Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

12 Juli 2020

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

18 November 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.


Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

23 Agustus 2019

Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan,  Jakarta,  (28/12).  Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti
Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.


Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

29 Juli 2018

Pengunjung melihat salah satu stan pameran pada Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 di Jakarta, 2 Mei 2018. Presiden juga siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri migas terkait hal tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi


Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

1 Februari 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018 (Andita Rahma)
Dikritik oleh Sri Mulyani, Begini Respons Menhub Budi Karya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons kritik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal kinerja instansinya memanfaatkan APBN.