Jarpuk Surakarta Keluhkan Kenaikan BBM
TEMPO Interaktif, Solo:Kalangan perempuan pelaku usaha kecil yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) se-eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah mendesak pemerintah membatalkan keputusan kenaikan harga BBM. Mereka tidak yakin dana kompensasi BBM akan sampai ke tangan mereka.
Juru bicara Jarpuk se-eks Karesidenan Surakarta, Esti Kriswandani menyatakan, BBM baru dinaikkan beberapa hari saja dampaknya sudah sangat dirasakan oleh mereka yang banyak berkecimpung dalam bisnis kecil-kecilan. "Banyak anggota kami yang mengeluh karena biaya produksi langsung mengalami lonjakan sangat tinggi, terutama untuk bahan baku dan jasa transportasi,"kata Esti.
Jarpuk se-eks Karesidenan Surakarta yang beranggotakan sekitar 1.200 perempuan pelaku usaha kecil yang tersebar di tujuh kabupaten yakni Solo, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali dan Karanganyar. Usaha yang mereka lakoni beragam yang kebanyakan adalah industri rumah tangga mulai konveksi, pembuatan tahu kedelai, makanan ringan, mebel, tempe kedelai, hingga catering.
Mereka mengaku semakin kesulitan memperoleh keuntungan dari usaha yang mereka kelola karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil penjualan. "BBM naik berdampak pada kenaikan sembilan bahan pokok, yang mengakibatkan biaya produksi kami meningkat karena bahan bakunya mahal. Belum lagi jasa transportasi naiknya sampai 60 persen,"ujar Sri Supriyani, anggota Jarpuk asal Kabupaten Klaten yang berbisnis telor asin dan lauk pauk ini.
Supriyani mencontohkan, setiap kali menyetorkan telur asin dan lauk pauk ke Yogyakarta sebelum BBM naik ia hanya mengeluarkan ongkos Rp 9.000 untuk sekali jalan. Tapi setelah BBM naik terpaksa ia merogoh kocek Rp 13.000. "Belum lagi untuk kenaikan biaya bahan bakunya. Sementara produk kami harganya tetap karena kalau dinaikkan omsetnya langsung turun,"katanya.
Keluhan senada datang juga dari Tri Rahayu, anggota Jarpuk Kabupaten Sukoharjo. Perempuan yang berbisnis makan ringan seperti marning, tempe kripik ini mengeluh karena selama tiga hari pembeli sudah menurun drastis.
Ia juga kebingungan karena dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara menaikkan harga produknya atau tetap dengan harga lama. "Jika harga tidak dinaikkan jelas rugi atau impas karena tidak memperoleh keuntungan, tapi kalau produk kami dinaikkan pembeli turun drastis. Jadi gara-gara BBM ini naik kami jadi serba bingung dan dirugikan,"ujarnya.
Karena itulah Jarpuk se-eks Karesidenan Surakarta mendesak pemerintah mencabut kembali keputusan menaikkan harga BBM karena yang paling menderita adalah rakyat miskin, khususnya ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin. :Jikat tidak dicabut usaha kami akam makin terpuruk, dan kenaikan BBM itu dampaknya juga pada kebutuhan rumah tangga kami,"kata Esti.
Jarpuk Surakarta juga tidak yakin dana kompensasi BBM akan sampai kepada kalangan uasah kecil seperti yang dijanjikan pemerintah. "Angka-angka dana kompensasi itu hanya janji-janji saja, kami tidak percaya dana itu sampai kepada kalangan usaha kecil,"kata Sugiarti, anggota Jarpuk asal Sragen.
Jarpuk sudah lelah mengajukan dana kompensasi BBM untuk usaha kecil. Dua tahun terakhir ini mereka pernah mengajukan ke departemen terkiat seperti Departemen Koperasi, namun tidak pernah mencicipi dana kompensasi tersebut. "Kami sudah pernah mengajukan ke Departemen Koperasi di wilayah masing-masing tapi tidak ada hasilnya. Kami sudah lelah mengajukan. Buktinya selama dua tahun ini tidak pernah memperoleh dan tidak ada penjelasan dana itu kemana,"ujar Sugiarti.
Menurut mereka dana kompensasi yang dijanjikan pemerintah untuk kalangan UKM itu hanya dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga BBM karena buktinya seluruh anggota Jarpuk di eks Karesidenan tidak ada yang pernah memperolehnya selama ini.
Anas Syahirul
