Iklan
TEMPO Interaktif, Solo: Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bukan tidak mungkin berakhir menjadi impeachment bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini terjadi apabila di dalam rapat paripurna DPR, Selasa (15/3) mendatang, anggota DPR masih tetap pada pendiriannya menolak keputusan pemerintah tersebut. Menurut Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, kekuatan pendukung hak angket kenaikan BBM saat ini masih seimbang tetapi sangat mungkin membesar bila dalam rapat konsultasi dengan Presiden, Senin (14/3), penjelasan dari Yudhoyonotidak memuaskan."Kalau anggota tetap tidak puas, paripurna yang diagendakan keesokan harinya bisa saja fraksi-fraksi menyatakan penolakannya. Kalau itu yang terjadi, maka DPR secara kelembagaan juga akan membuat keputusan menolak keputusan pemerintah tersebut. Dan bila pemerintah bertahan dengan keputusan tersebut, yang berhak menguji adalah Mahkamah Konstitusi dan ini proses impeachment menjadi terbuka peluangnya," ujarnya kepada Tempo, Jum'at (11/3).Zaenal mengakui proses menuju impeachmen masih panjang tetapi hal itu bukannya tidak mungkin. Dia mengatakan, dalam rapat konsultasi nanti, seluruh pimpinan fraksi bersama dengan pimpinan DPR akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari presiden perihalkeputusan kenaikan BBM. Pemanggilan presiden oleh DPR dikarenakan para menteri yang menjadi pembantu presiden selama ini dianggap belum mampu memberikan penjelasan yang gamblang. "Forum konsultasi mungkin akan berlangsung keras, karena sikap-sikap fraksiselama ini cenderung menolak," tukasnya.Dikatakannya, setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan langsung dari presiden, keesokan harinya fraksi-fraksi akan menyatakan pandangannya di dalam rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut belum sampai membuat keputusan karena masih akan dilanjutkan denganproses-proses selanjutnya. "Petanya sekarang ini ya fifty-fifty antara yang menolak dan menyetujui. Kalau banyak yang menolak, bisa dipastikan MK harus turun tangan untuk memberikan penilaian konstitusional apakah terjadi pelanggaran undang-undang yangdilakukan oleh pemerintah," katanya. Imron Rosyid-Tempo
Iklan
