Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membagikan beras gratis kepada sebagian masyarakat yang tengah mengalami kekurangan pangan akibat kekeringan yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pemerintah tengah melakukan verifikasi soal jumlah orang yang kekurangan pangan dan besaran beras yang dibutuhkan. "Tim tengah menghitung saat ini," kata Anton kepada pers usai bertemu Wakil Presiden, Selasa (15/3). Menurutnya, pembagian beras ini sifatnya untuk jangka pendek saja. Ke depannya, pemerintah akan mengupayakan pembenahan kegiatan ekonomi di provinsi itu. Menurutnya, iklim di NTT cenderung panas sehingga mudah menimbulkan kekeringan. Menurutnya, untuk iklim seperti itu lebih cocok dikembangkan kegiatan peternakan.Pemerintah juga akan mengupayakan pengeboran air untuk mengatasi kekeringan dan kesulitan air. Pemerintah juga akan mengupayakan kegiatan padat karya untuk membantu masyarakat memperoleh pendapatan. Ini karena selain kurang pangan, masyarakat juga kurang pendapatan.Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo mengatakan, saat ini pemerintah memiliki stok beras 27 ribu ton yang diperkirakan bertahan hingga 2,7 bulan. Tiap bulan, lanjut dia, kebutuhan beras sekitar sepuluh ribu ton. Pemerintah juga akan menambah stok sebanyak 2.000 ton dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.Pemerintah juga akan tambah stok beras untuk orang miskin. Menurutnya, sejak awal tahun hingga 8 Maret, raskin yang telah tersalurkan sekitar 7.000 ton. Pemerintah akan menambah stok beras untuk dinas sosial yang saat ini tinggal 26,5 ton.Menurutnya, pemerintah akan bersikap berhati-hati dalam menyalurkan beras itu agar tidak terjadi penyelewengan ataupun terjadi pembagian yang berganda. "Data-data ini harus diteliti dan dapat dipertanggung-jawabkan," kata dia. Mengenai kemungkinan dilakukan operasi pasar, hal ini sulit dilakukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan membeli.Menurut Widjanarko, pengiriman beras ke NTT ini akan menjumpai sejumlah masalahh terutama tranportasi. Ini karena kondisi lapangan yang memang khas dan belum berkembangkan kegiatan transportasi di sana. "Biaya operasionalnnya diperkirakan akan lebih besar," kata dia.Menurut Anton, hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena adanya Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, yang bertugas memantau. Mengenai indikasi kekeringan, lanjut dia, pemerintah sudah mengetahui sejak Februari. Namun mengenai adanya kelaparan di sana, kata dia, pemerintah baru mengetahuinya sepekan terakhir. Budi Riza-Tempo
Iklan
