Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gus Dur Tampung TKI Illegal

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Delapan satu tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal terpaksa tinggal di rumah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdurahman Wahid (Gus Dur) di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Mereka menuntut perusahaan pengembang Mustafa Kemal (MK) di Malaysia membayar gaji mereka selama 3 bulan. "Jumlah totalnya mencapai 247 ribu ringgit Malaysia,"ujar Lukman, 29 tahun, koordinator TKI di penampungan rumah Gus Dur itu.Menurut Lukman, perusahaan pengembang tersohor di negeri jiran tersebut menjanjikan gaji perhari karyawan dari Indonesia sebesar 40-60 ringgit per hari. Selama ini, upaya mendapatkan hak setelah bekerja selama 3 bulan sudah mencapai tingkat Mahkamah Peradilan di Malaysia. " Namun,sampai saat ini belum ada kejelasan. Pihak KBRI di sana pun cenderung lepas tangan,"ujarnya. Lukman mengaku ingin kembali ke Malaysia untuk menuntut haknya itu. "Mungkin setelah 2 tahun di sana lagi, kami akan balik. Modal kami berangkat harus balik dulu dong," katanya. Rencananya, setelah cukup modal mereka akan balik ke Indonesia dan membuka usaha di tanah air. "Harapan kami tidak ikut membebani pemerintah dengan masalah pengangguran,"ujar Lukman.Lukman mengaku untuk berangkat dengan cara ilegal, rata-rata para TKI harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2,5 juta. "Kalau yang resmi pakai permit (izin) modalnya lebih mahal sampai Rp 8-10 juta,"katanya. Padahal dengan status yang aman tersebut tidak menjanjikan gaji yang lebih besar. "Pihak Depnaker justru menjanjikan gaji hanya sebesar 38 Ringgit Malaysia per hari. Pembelaan dari KBRI pun tidak ada jika temui masalah,"ujarnya. Menurut pengakuan mereka, sebesar 80 persen pekerja di MK adalah ilegal. "Justru mereka yang meminta pekerja illegal karena tidak perlu banyak urusan dengan negara," ujar Lukman. Lukman mengaku sebenarnya majikan di Malaysia itu baik hati. "Kalau ada razia dari pasukan Rela kami dikasih tahu dulu untuk sembunyi. Setelah ada kebijakan amnesti ini malah kami jadi terlantar,"ujar Lukman.Dengan adanya amnesti ini, pihak perusahaan justru menuduh dia membawa lari uang ratusan karyawan. "Kami minta bantuan Mbak Yeni dan Migrant Care untuk mengklarifikasi,"ujar Lukman.Yeni Zanuba Arifah Chofsoh, putri Gus Dur ketika dihubungi membenarkan keluhan pahlawan devisa negara tersebut. Kebijakan one roof system, menurutnya perlu dikaji ulang. "Dengan paspor dan dokumen resmi yang masih tetap dipegang majikan membuat TKI tetap pada posisi yang lemah,"ujar Yeni. Putri Gus Dur itu mendesak pemerintah untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. "Tekan pemerintah Malaysia agar semua dokumen resmi dibawa TKI sendiri,"ujarnya. Menurut Yeni, banyak pada masalah PJTKI (Penyalur Jasa Ketenagakerjaan Indonesia). "Benahi dulu PJTKI dan sistem keimigrasian. Kalau perlu cabut ijin usaha mereka jika tetap bandel,"katanya.Yeni sudah mengupayakan berbagai usaha diplomasi informal baik dengan pemerintah Malaysia maupun Indonesia. Kerjasama dengan Migrant Care pun sudah dijalinnya. "Cuma sayangnya enggak ada goodwill dari pemerintah kita. Sebagai negara besar masak kita kalah dengan Malaysia,"ujarnya.Pemulangan para TKI di tempat Gus Dur ini masih menunggu janji dari Depnaker. "Mereka dijanjikan gratis dari beban Rp 2,9 juta untuk pengurusan dokumen,"ujar Yeni.Mengenai keterlibatan perusahaan pengembang Mustafa Kemal dalam penunggakan gaji TKI, Yeni meragukan, "Saya kurang yakin. Mereka itu kalau disini sekelas dengan Ciputra lho. Kalau cuma duit segitu masak mau namanya tercemar,"ujar Yeni. Hari ini (15/3) 81 TKI tersebut sudah dipindahkkan ke penampungan milik Depnaker di Ciracas, Jakarta Timur.Asep Yogi Junaedi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

10 hari lalu

Sejumlah TKI Ilegal yang dipulangkan dari Malaysia menunggu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. Sebanyak 436 TKI Ilegal tersebut nantinya akan dipulangkan ke daerah asalnya di 22 provinsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

Malaysia menangkap 158 pekerja migran ilegal, termasuk dari Indonesia. Berapa besarnya gaji PRT di Malaysia hingga nekat menjadi TKI ilegal?


Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan Keberangkatan 613 TKI Ilegal ke Luar Negeri sejak Januari

24 hari lalu

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (kiri) membantu calon penumpang pesawat untuk menggunakan pintu otomatis (autogate) pemeriksaan imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Januari 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi Bandara Soekarno Hatta meresmikan 68 autogate baru di Terminal 3, dan 10 autogate baru di Terminal 2 untuk mempermudah dan memperketat layanan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan Keberangkatan 613 TKI Ilegal ke Luar Negeri sejak Januari

Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta telah menggagalkan keberangkatan 613 pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal


Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

38 hari lalu

 Kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12). (ANTARA/HO-MRSC Johor Bahru)
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.


KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, I Nyoman Darmanta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka Reyna Usman dan I Nyomaan Darmanta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu


Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

1 Januari 2024

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.


Nusron Wahid Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Apa Hubungan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?

8 November 2023

Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Nusron Wahid Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Apa Hubungan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?

Politisi Golkar Nusron Wahid menjadi Sekretaris TKN Prabowo-Gibran. Adakah hubungan kekerabatan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?


Jokowi Siapkan Rp 39,47 Triliun untuk Belanja Pertahanan, Ini Jejak Anggaran Alutsista Sejak Era Sukarno

6 Oktober 2023

Enam pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan flypass dalam gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023. Gladi bersih yang diikuti 4.630 personel dan 130 alutsista dari tiga matra TNI tersebut digelar untuk persiapan HUT TNI pada Kamis (5/10). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jokowi Siapkan Rp 39,47 Triliun untuk Belanja Pertahanan, Ini Jejak Anggaran Alutsista Sejak Era Sukarno

Presiden Joko Widodo atau Jokowi anggarkan Rp 39,47 triliun untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan. Ini jejak anggaran Alutsista sejak era Suk


Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

7 September 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

Pentingnya mempermudah segala aspek perdagangan intra-ASEAN, termasuk pengiriman barang dan proses keluar-masuk barang


Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.


Kapal Pengangkut TKI Ilegal Tenggelam di Selat Malaka, 11 WNI Selamat dan 3 Hilang

16 Agustus 2023

Ilustrasi kapal tenggelam. Shutterstock
Kapal Pengangkut TKI Ilegal Tenggelam di Selat Malaka, 11 WNI Selamat dan 3 Hilang

kapal dengan rute dari Melaka, Malaysia ke Pulau Rupat, Riau, yang membawa 14 Warga Negara Indonesia karam di Selat Malaka, Selasa dini.