TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang paripurna DPR, hari ini, Rabu (16/3), ricuh hingga pimpinan menskors sidang. Keributan bermula dari adanya perdebatan setelah pimpinan sidang membacakan hasil keputusan rapat konsultasi para pimpinan fraksi dan ketua pimpinan DPR. Rapat bermaksud menghasilkan opsi sikap dewan terhadap kebijakan memaikkan harga bahan bakar minyak, antara melanjutkan pembahasan ke komisi gabungan atau menyatakan sikap dewan terhadap kebijakan kenaikan BBM. Sidang yang dimulai dari pukul 15.15 WIB penuh dengan interupsi-interupsi para anggota dewan. Hingga pukul 16.25 WIB anggota sidang yang tidak menyetujui pembacaan opsi oleh pimpinan sidang, yakni dari Fraksi PDIP maju ke podium sidang. Aria Dima, dari Fraksi PDIP menunjukan selembar kertas ke Agung Laksono. Dia menyatakan seharusnya pimpinan sidang mengambil keputusan untuk segera voting menerima atau menolak kebijakan kenaikan BBM. Selain Aria Dima, beberapa anggota dari Fraksi PDIP juga naik ke atas podium. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar melakukan hal yang sama. Mereka melindungi para pimpinan sidang sehingga terjadi aksi tarik-mernarik dan dorong mendorong di atas podium. Akibatnya salah satu angota dewan yakni Effendi Simbolon dari PDIP, jatuh dari atas podium. Kericuhan ini hanya terjadi sekitar lima menit. Beberapa anggota DPR berusaha menenangkan suasana. Di dalam sidang terdengar beberapa anggota yang membacakan shalawat badar sebagai upaya menenangkan emosi para anggota sidang. Yuliawati
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
10 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
12 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
12 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
18 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
19 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
1 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
2 hari lalu
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
