TEMPO Interaktif, Jakarta: Hampir seluruh perusahaan kayu di Papua dinyatakan melakukan tindak pidana perpajakan. Kesimpulan ini diambil selama Operasi Hutan Lestari II tahun 2005. Kepala Pelaksana Harian Operasi Hutan Lestari II 2005, Komjen Ismerda Lebang mengatakan, sebanyak 95 persen perusahaan kayu di Papua tersebut terbukti secara syah melanggar Undang-Undang Perpajakan. Namun, Ismerda Lebang menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan ditetapkanya semua perusahaan itu sebagai melanggar UU Perpajakan. "Itu anda tahu sendiri lah," katanya ketika dihubungi Tempo, Jum?at (1/4) sore.Disisi lain, Ismerda menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum Polisi, yang diduga terlibat kasus Illegal logging. Menurut dia setidaknya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara instensif terhadap 3 perwira menengah Polri, 1 perwira pertama, dan 1 bintara. Ismerda menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan terhadap kelima oknum polisi tersebut. Mengenai pemeriksaan rekening terhadap mereka, Ismerda juga menolak menjelaskan. "Prosesnya tidak segampang yang anda bayangkan, intinya sekarang masih dalam proses penyidikan," katanya. Erwin Dariyanto-Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
32 hari lalu
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
Jokowi menyebut banjir Demak turut dipicu pembalakan liar dan alih fungsi lahan, yang membuat sedimentasi di sungai.
KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
35 hari lalu
KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
47 hari lalu
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
Dua afiliasi APP Group (Grup Sinar Mas) dilaporkan dalam dugaan tindak pidana ke KLHK. Ditengarai menebang hutam alam dan menampung kayu ilegal.
Ruang Kesetaraan Gender di Kepolisian RI
4 September 2023
Ruang Kesetaraan Gender di Kepolisian RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan ruang dan kesempatan kepada polisi wanita untuk meningkatkan kapasitas di kepolisian.
Polda Aceh Tangkap 2 Pemuda dan Satu Truk Angkut 10 Log Kayu Ilegal
15 Agustus 2023
Polda Aceh Tangkap 2 Pemuda dan Satu Truk Angkut 10 Log Kayu Ilegal
Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap 2 pemuda yang terbukti mengangkut kayu ilegal di Desa Jeung Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya.
Kepolisian Panggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk Dalami Dugaan Pungli Seleksi Wasit Liga 1
17 Juli 2023
Kepolisian Panggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk Dalami Dugaan Pungli Seleksi Wasit Liga 1
Satgas Anti Mafia Bola saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diperiksa.
Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma: Petinju Berprestasi Akan Mendapat Prioritas Masuk Polri
17 Maret 2023
Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma: Petinju Berprestasi Akan Mendapat Prioritas Masuk Polri
Kapolda NTT, Irjen Pol Johanis Asadoma, berharap petinju dari provinsi tersebut dapat menorehkan prestasi gemilang dan membawa nama harum daerah.
Hutan Indonesia Makin Rusak, Ini Sanksi Pidana untuk Pelaku Penebangan Liar
21 Desember 2022
Hutan Indonesia Makin Rusak, Ini Sanksi Pidana untuk Pelaku Penebangan Liar
Pelaku penebangan liar diancam sanksi pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
16 Desember 2022
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
Kementerian Lingkungan Hidup akan menjerat korporasi yang terlibat perdagangan kayu ilegal asal Papua ini. Terancam denda Rp 1 triliun.
Sering Diadukan Masyarakat, Polri Janji Dengarkan Masukan Publik
11 Desember 2022
Sering Diadukan Masyarakat, Polri Janji Dengarkan Masukan Publik
Polri menjadi lembaga yang paling sering diadukan masyarakat. Jumlah laporan terhadap polisi sepanjang 2022 adalah 232 kasus.
