Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebocoran Dana Kompensasi BBM Bisa Mencapai 45 Persen

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung: Jika masih menggunakan mekanisme seperti Jaring Pengaman Sosial, penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpeluang besar menciptakan korupsi baru. "Besar korupsinya bisa mencapai 45 persen," ujar Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Bandung Jumat (1/4).Teten mengatakan, melihat pengalaman penyaluran danaJPS tahun-tahun sebelumnya, sistem penyaluran lewat birokrasi sebaiknya diubah, tidak lagi dipakai untukpenyaluran dana kompensasi. "Jika disalurkan lewatbirokrasi pendidikan, akan bocor di sekitar situ,"katanya.Kebocoran yang mungkin terjadi, katanya, bisa karenasalah alokasi, salah penyaluran, atau karena dialihkanuntuk kepentingan lain. Kecuali, tambahnya, jika pemerintah menunjuk dengan jelas sekolah mana yangdigratiskan dan dengan pengawasan yang dilakukan padatingkat kecamatan. Ini pun memudahkan masyarakat untukturut mengontrol penyimpangannya. "Sebab kita tidakbisa mengandalkan pengawasan resmi dari pemerintah," > ujarnya.Di tempat sama, Direktur Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), Dedi Hayadi mengatakantingkat kebocoran kompensasi BBM bisa mencapai 70 persen. "Yang sampai ke tangan siswa kurang dari 30 persen," katanya. Analisa ini, kata Dedi, berdasarkan pada penyaluran yang dilakukan pada 2001 dan 2002. "Apalagi walikota sekarang tidak punya komitmen serius untuk memberantas korupsi," tuturnya.Selain itu, kata Dedi, pemerintah tidak memiliki skalaprioritas. "Misalnya, pemerintah bisa memberi bantuanke organisasi massa sekitar Rp 100 miliar. Kenapa kependidikan tidak bisa," katanya. Dedi juga menyoroti kinerja birokrat yang sering menyebabkan distorsi anggaran. Misalnya, kata Dedi, dari sekian proyek untuk pendidikan, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium birokratnya. "Rata-rata antara 40 sampai 50 persen," katanya.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota KotaBandung Edi Siswadi berjanji untuk menanggulanginya dengan cara melakukan reposisi birokrasi di kalangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. "Walaupun saya memilih> dikecam berbagai pihak karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, masa bodoh, saya tidak peduli. Dipecat pun saya siap," ujarnya. Rana Akbari Fitriawan/Fitri Yulianti
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

31 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

38 hari lalu

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

38 hari lalu

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.


Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

39 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto berpidato tentang program makan siang dan susu gratis. Fakta di beberapa daerah, tak hanya anak-anak, para guru ternyata kekurangan gizi, kata Prabowo dalam pidato sebelum diskusi industri keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin malam, 29 Januari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?


Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

39 hari lalu

Eddy Soeparno. Dok. PAN
Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

39 hari lalu

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.


8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

39 hari lalu

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Enam tuntutan Partai Buruh dalam aksi tersebut di antaranya, menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law, menolak PHK besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023, reforma agraria tanah untuk petani, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

Berbagai sektor dapat terdampak dengan kenaikan harga BBM, salah satunya ekonomi.