Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Anggota KPU Lain Juga Mencoba Menyuap BPK

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Usaha penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tidak hanya dilakukan oleh Mulyana W. Kusumah. Tapi, juga pernah dicoba oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lain.Menurut Hasan Bisri, anggota BPK yang menangani pemeriksaan keuangan negara lembaga non departemen, upaya-upaya penyuapan seperti yang dilakukan terhadap Khairiansyah juga terjadi pada sub tim pemeriksa lainnya. "Langsung atau tidak langsung mereka melakukan pendekatan-pendekatan. Itu semua buktinya ada rekamannya begitu jelas, gambarnya juga begitu jelas,"katanya. Mulyana W. Kusumah ditangkap oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mencoba menyuap Ketua Sub Tim Pemeriksaan Investigasi Pengadaan Barang KPU, Khairiansyah Salman di Hotel Ibis, 8 April lalu. Upaya penyuapan oleh anggota KPU lain itu bukan hanya berupa indikasi, tapi sudah nyata. "Itu sudah dipertegas, mereka menelepon-nelepon. Tapi nggak dilayani lagi,"kata Hasan.Namun, setelah usaha mereka tidak direspon oleh auditor BPK, mereka tidak meneruskan usaha penyuapan tersebut. "Siapa yang berani, mau bunuh diri, mana mungkin,"kata Hasan. Sayangnya, Hasan menolak menyebutkan nama-nama anggota KPU lain yang melakukan upaya yang masuk dalam tindak pidana korupsi itu. Menurut Hasan, yang diinginkan BPK dari hasil audit investigasi bukan hanya penangkapan Mulyana, tapi ada masalah apa sebenarnya di balik penangkapan itu. "Puncuk gunung es-nya masih ada. Saya yakin dengan KPK sudah menggeledah, hal itu bisa dibongkar,"ujarnya.Inisiatif pertama untuk melakukan negosiasi atas hasil audit, menurut Hasan, datang dari Mulyana. "Inisiatif negosiasi datang dari KPU dulu. Berdasarkan pengalaman saya sebagai auditor, yang begitu-begitu pasti inisiatif datangnya dari orang yang bakalan menanggung persoalan,"katanya.Berdasarkan laporan Khairiansah, pendekatan langsung dilakukan Mulyana tanpa menggunakan perantara. "Khairiansah sendiri mengaku heran orang sekelas Mulyana mau turun sendiri menjadi operator lapangan,"kata Hasan. Upaya penyuapan pertama kali dilakukan oleh Mulyana pada bulan Maret. "Kemudian diikuti kejadian terakhir (Hotel Ibis),"kata Hasan. Sekaligus membantah pernyataan Mulyana bahwa upaya pemerasan justru datang pertama kali dari Khairiansyah. Menurut Hasan, anak buahnya itu sudah memperlihatkan bukti di depannya langsung bahwa inisiatif penyuapan dimulai dari Mulyana. "Saya juga sudah ngomong awas kalau kamu yang berinisiatif," katanya menirukan omongan kepada Khairi saat itu. Hasan sudah menduga kemungkinan adanya tuduhan seperti itu dari pihak Mulyana. "Tapi biar nanti proses hukum yang membuktikan. Nanti akan saling buka-bukaan mana yang paling benar akan ketahuan,"ujarnya. Soal siapa yang mengawali pengungkapan kasus tersebut, dimulai dari inisiatif Khairiansah yang melaporkan indikasi penyuapan oleh Mulyana kepada KPK. Menurut Hasan, karena kalau Khairiansah tidak melaporkan maka justru dia yang akan dianggap bersalah. "Jika Khairi dituduh mau mencari duit dengan menggunakan hasil temuannya, kenapa justru melapor ke dirinya dan KPK,"katanya. Hasan juga tahu, bahwa Khairiansah melakukan tukar menukar informasi dengan KPK, karena dirinya yang mengeluarkan surat tugas. "Dan saya akui, saya memang belum sempat melaporkan hal ini ke Pak Anwar (Ketua BPK Anwar Nasution),"katanya. Mengenai hasil audit investigasi, Menurut Hasan, Khairiansah, sudah menyelesaikannya dan laporannya sudah diterimanya. Sebenarnya, laporan itu sudah disampaikan dua minggu lalu oleh BPK kepada KPU untuk ditanggapi. "Jadi ketika kejadian terakhir kemarin (penyuapan), pimpinan KPU sudah baca dan tahu,"katanya. Sam Cahyadi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?