Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Tuntut Proses Hukum Tujuh Kepala Daerah di NTT

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Kupang:Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat yang bergabung dalam Front Penggugat Proses Hukum hari ini menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Mereka menuntut kedua lembaga penegak hukum ini segera menuntaskan berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi daerah, termasuk tujuh kepala daerah atau mantan kepala daerah. Ketujuh pejabat daerah yang mereka sebut-sebut adalah Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah; Bupati Rote Ndao, Christian Nehemi Dillak; Bupati Timor Tengah Selatan, Daniel Banunaek; Walikota Kupang, Semuel Kristian Lerik; Bupati (demisioner) Flores Timur, Felix Fernadez; mantan Bupati Belu Marsel Bere. Dalam orasinya, Direktris Penembangan Inisiatif Masyarakat (PIAR), Sarah Lery Mbuik mengatakan, sejak Maret 2005, Polri telah menetapkan Bupati Kupang dan Rote Ndao sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan kapal ikan senilai kurang lebih Rp 1 miliar. Juga Bupati Timor Tengah Selatan yang diduga terlibat korupsi dana APBD tahun 2004. Persoalannya adalah tiga bupati ini sudah menjadi tersangka. Tetapi Polda masih memeriksa mereka sebagai saksi sehingga kuat dugaan ada permainan untuk membebaskan mereka, kata Mbuik. Selain itu, lanjutnya, Bupati Flores Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru dalam pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi NTT dinyatakan tidak bersalah. Statusnya pun masih sebagai saksi. Terhadap berbagai kegagalan penanganan kasus-kasus korupsi tersebut, para demonstran dalam pernyataan sikap mereka, meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit kekayaan para pejabat hukum di NTT, khususnya para jaksa, polisi penyidik, Kepala Polres dan Kepala Polda, para hakim serta Kepala Kejaksaan Tinggi NTT. Kami juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap para jaksa khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi NTT bersama kapolda dan meminta Kejaksaan Agung dan Kapolri membentuk tim untuk memeriksa keduanya karena melindungi para koruptor, kata Koordinator Front Penggugat Proses Hukum, Paulus J. Vent. Jems De Fortuna
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bekas Ketua Partai NasDem Terjerat Kasus Korupsi

12 Juni 2015

Partai Nasional Demokrat. Partainasdem.org
Bekas Ketua Partai NasDem Terjerat Kasus Korupsi

Saat menjabat kepala desa, Suyanto menggunakan uang APBDes--yang merupakan bantuan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta--di luar peruntukannya.


KPK Geledah Kantor PDAM Makassar

1 Desember 2014

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor PDAM Makassar

Sejak pekan lalu penyidik KPK berada di Makassar untuk mendalami kasus dugaan korupsi PDAM.


Mahasiswa Desak Sekda Toraja Utara Ditahan  

24 November 2014

Mahasiswa Desak Sekda Toraja Utara Ditahan  

"Kejaksaan harus menuntaskan kasus ini," tutur Ketua Format Donny Reiluden.


Ada Bus Antikorupsi di Taman Pintar Yogyakarta  

6 November 2014

Advokat Bambang Widjajanto dan Luhut Parulian Pangaribuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/9). Mereka menyatakan pembelaan terhadap KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dipermasalahkan oleh Kepolisian RI. TEMPO/Dinul Mubarok
Ada Bus Antikorupsi di Taman Pintar Yogyakarta  

Taman Pintar di Yogyakarta merupakan wahana bermain yang bersifat edukatif bagi anak-anak. Fasilitas ini dikunjungi ribuan anak-anak pada akhir pekan.


Kejati DIY Siap Telusuri 181 Transaksi Keuangan

5 Oktober 2014

Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
Kejati DIY Siap Telusuri 181 Transaksi Keuangan

Perlu segera ditelusuri profil pejabat dan kerabat atau keluarganya yang selama ini menguasai dinas-dinas basah.


Kasus Korupsi Eks Bupati Rina Diduga Dihentikan  

7 Mei 2014

Petugas memasang papan keterangan penyitaan di depan pagar rumah pribadi mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Jalan Angsana Nomor 1-2, Perumahan Jaten Permai Indah, Jaten, Karanganyar (9/1).  Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyita 71 item harta milik Rina Iriani, di antaranya 33 perhiasan emas dan berlian, 8 sertifikat tanah, dan dua mobil. TEMPO/Ukky Primartantyo
Kasus Korupsi Eks Bupati Rina Diduga Dihentikan  

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah disinyalir menghentikan kasus korupsi dana perumahan dengan tersangka bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.


Negara Asia-Pasifik Bahas Pelarian Uang Hasil Korupsi  

4 Mei 2014

Sejumlah aktivis pemberantasan Korupsi mengangkat poster yang berisi dukungan kepada KPK, di Jakarta (4/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Negara Asia-Pasifik Bahas Pelarian Uang Hasil Korupsi  

Dalam pertemuan ini akan dibahas upaya menjalin kerja sama dan komitmen bersama dalam soal pemulihan aset negara.


Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

18 April 2014

Penumpang kereta api berdesakan keluar Stasiun Kota Tegal, Jateng, Sabtu (10/7). Pemandangan serupa banyak dijumpai di berbagai daerah karena usainya liburan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

Kedua tersangka pernah dan masih bekerja di perusahaan otobus Dewi Sri.


Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank  

18 April 2014

Ganjar Pranowo mengaku tak mengerti kenapa rambutnya bisa memutih dengan rata. Beberapa kolega menyindirnya karena kebanyakan memikirkan negara. Ketika putranya, Alam, masih kecil, ia bertugas mencabuti uban Ganjar. Kini yang dicabut justru rambut hitamnya. TEMPO/Aditia Noviansyah
Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank  

BPK akan memonitor seluruh transaksi dan persediaan kas pemerintah daerah di Jawa Tengah.


Kejati Jawa Tengah Tahan Mantan Pejabat Perumnas  

29 Januari 2014

Perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri di Kampung Sokerep,  Karanganyar yang terbengkalai dan mengalami kerusakan di bangunan dan jalanannya. TEMPO/Ukky Primartantyo
Kejati Jawa Tengah Tahan Mantan Pejabat Perumnas  

Menurut jaksa, Sunardi menerima uang Rp 600 juta dari bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.