Jum'at, 22 April 2005 | 20:07 WIB

Hasil Audit BPK Untuk Institusi KPU

Grafis Terkait

Topik

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut Ketua Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan tidak akan meminta audit independen untuk melakukan investigasi dana pemilu sebagai tandingan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, BPK merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar.

Audit tandingan tidak diperlukan terlebih karena alasan ketidakpuasan. "Jangan semata mengikuti selera kita yang puas atau tidak puas semata,"kata Ferry di Jakarta (22/4).

Ferry juga meminta agar hasil audit BPK terhadap pengadaan logistik, tidak dilihat hanya dari individu-individu yang terlibat atau tidak. "Ini persoalan institusi, jadi jangan dilihat person yang terlibat saja,"ujarnya.

Ferry menyatakan sudah menerima hasil audit BPK. DPR kemungkinan akan membahas lebih lanjut dalam panitia gabungan antara komisi II dan III, segera setelah masa reses selesai. "Kemungkinan komisi lain juga terlibat,"katanya.

Yuliawati