DPRD DKI Minta Ketua KPUD Mundur

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI JAkarta M. Arifin meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Mohammad Taufik mundur karena indikasi penyimpangan di KPUD sudah sangat jelas.

"Saya minta Ketua KPUD mundur dan rapat ini tidak usah dilanjutkan," kata Arifin dalam rapat kerja Komisi A dengan KPUD di gedung DPRD Jakarta, Jumat (19/4).

Indikasi penyimpangan itu, menurut Arifin, terlihat dari beberapa kejanggalan, antara lain foto-foto dokumentasi pelatihan pemilihan umum. Di sana hanya ada dokumentasi dari Jakarta Timur. Padahal, Dewan meminta dokumentasi pelatihan pemilu untuk pelajar SMU, universitas, penyandang cacat, buruh, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dia juga mempermasalahkan berita acara yang tidak lengkap. "Indikasi ini sudah sangat jelas menunjukkan penyimpangan," katanya.

Dalam rapat itu sebagian besar anggota Komisi A masih mempermasalahkan hal yang sama tentang pengadaan barang di KPUD, antara lain pengadaan rompi, sewa gedung, pengadaan tiang bendera, dan baliho. Selain itu, Dewan juga masih mempermasalahkan tentang pimpinan proyek. Hingga berita ini dibuat Dewan belum memutuskan rekomendasi terhadap KPUD.

Di lain pihak, KPUD juga belum memberikan klarifikasi terhadap pernyataaan itu. Sebagaimana diberitakan, KPUD DKI Jakarta memenuhi panggilan ketiga DPRD. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi terhadap penggunaan APBD tahun 2004 sebesar Rp 168 miliar.

ewo raswa