Menunggu Kontribusi Komisi Ahli PBB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar negeri sedang menunggu kontribusi yang bisa diberikan oleh Komisi Ahli PBB kepada Komisi Persahabatan Indonesia-Timor Leste. "Kami ingin tahu apa yang bisa diberikan komisi itu kepada Komisi Persahabatan,"ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Yuri Thamrin.Dalam terms of refference Komisi Ahli yang terdiri dari 3 halaman adanya butir d pada point ketiga, tentang pertimbangan dalam menganalisis bagi Komisi Ahli unuk membantu Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang disepakati Indonesia dan Timor Leste. Dalam butir itu juga tertulis, setelah itu, rekomendasi ketiga Hakim anggota Komisi Ahli akan memberikan rekomendasi dari komisi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai bantuan tersebut. Sumber TEMPO di Departemen Luar Negeri menyatakan, pencantuman butir d pada point ketiga tersebut merupakan perlunakan sikap Sekretaris Jenderal PBB terhadap adanya Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibuat oleh Indonesia dan Timor Leste setelah mengetahui adanya rencana pembentukan Komisi Ahli oleh Kofi Annan.Sebelumnya, dalam terms of refference hanya tercantum tiga butir pada point ketiga tersebut yang merupakan tugas awal Komisi Ahli yaitu mengevaluasi pengadilan HAM ad hoc pelanggaran HAM Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999. Komisi ini juga dibentuk Kofi Annan lantaran dipicu adanya vonis bebas beberapa terdakwa pelanggar HAM tersebut.Indonesia sendiri melihat Komisi Ahli sebagai pembantu Komisi Kebenaran dan Persahabatan. "Jadi dia (Komisi Ahli) memback up Komisi Persahabatan,"ujar juru bicara lainnya Marty M. Natalegawa. Komisi Persahabatan hingga saat ini walaupun sudah memiliki petunjuk yang jelas melalui term of refference-nya, masih belum terbentuk. Hal ini terjadi lantaran orang-orang yang menjadi anggotanya masih belum ada. Terakhir, calon anggota sudah ada dalam godokan kantor Menkopolhukam.Menurut sumber TEMPO, dengan adanya keinginan Komisi Ahli datang ke Indonesia beberapa waktu lalu--dan hingga kini masih, Indonesia masih belum mendapatkan gambaran yang ingin diberikan oleh Komisi Ahli seperti dalam butir d tersebut. "Kami belum diinformasikan apa yang ingin diberikan mereka, penjabaran butir d tersebut," ujarnya.Yophiandi