Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Ton Bantuan Numpuk di Belawan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan ton bantuan teronggok di pelabuhan peti kemas Gabion Belawan, Medan, Sumatera Utara. Sampai saat ini belum bisa dikeluarkan dan disalurkan untuk warga korban gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan Sumatera Utara. Bahkan beberapa instansi saling buang badan, ketika ditanyakan seputar tertimbunya bantuan luar negeri dalam peti kemas yang memadati pelabuhan kontainer itu. Dalam pertemuan antar instansi; Bea Cukai, KPPP Belawan, Deperindag Sumut, Unit Pelabuhan Peti Kemas Gabion, KPLP, Balai POM dan Balai Karantina Tumbuhan dan Satkorlak Sumut, di aula kantor Bea Cukai, Belawan, Kamis sore, (12/05), terungkap tak terkordinasinya penyimpanan bantuan tersebut. Sejak ditangkapnya dan disiksanya relawan Aceh Farid Faqih, tak ada yang berani lagi menyentuh barang bantuan yang tercecer dan seperti tak bertuan. Dalam data Bea Cukai Belawan per 11 Mei 2005 diketahui saat ini jumlah bantuan yang masih tertahan di pelabuhan peti kemas sebanyak 1458 TEUs.Barang bantuan ini sebagian besar milik LSM Internasional dan badan lainnya yang tersangkut karena terkena SK No.21 Menperindag mengenai kebijakan tata niaga impor yang mengenakan kepada bahan pokok makanan seperti beras, gula dan makanan lainnya. Menurut Kepala Bea Cukai Belawan, Tambor S Naiborhu, kalau barang bantuan luar negeri tersebut tertahan karena terkena kebijakan tata niaga impor. Akibatnya banyak barang bantuan yang tak bisa dikeluarkan.Barang bantuan itu kebanyakan terkena tata niaga impor. "Kalau Bea Cukai inginnya semua barang bantuan bisa dikeluarkan dan disampaikan kepada korban di Aceh dan Sumut. Saya sudah surati Dirjen tapi belum ada jawaban hingga saat ini,"kata Tambor. Sekretaris Satkorlak BPB Pemprop Sumut, Nurlisa Ginting menyatakan kalau pihaknya tidak berwenang mengeluarkan barang bantuan karena tidak ada surat atau dokumen yang disampaikan kepada pihaknya. "Satkorlak tidak berwenang mengeluarkan barang bantuan karena memang bukan milik Satkorlak. Makanya diharapkan pemilik bisa segera mengurusnya dan kalau pun dokumen diserahkan kami akan membantu mengeluarkanya,"katanya.Bambang Soed
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Perbedaan Bea Cukai, Tugas, dan Fungsinya

21 September 2023

Mengenal Perbedaan Bea Cukai, Tugas, dan Fungsinya

Bea cukai adalah pungutan atas barang yang memiliki karakteristik tertentu. Berikut ulasan mengenai tugas hingga fungsinya.


Sri Mulyani Segera Lancarkan Reformasi Jilid II Kemenkeu, Siapa yang Disasar?

5 Maret 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta maaf kepada Jonathan Latumahina, ayah Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat Ditjen Pajak, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023.  TEMPO/YANDHRIE ARVIAN
Sri Mulyani Segera Lancarkan Reformasi Jilid II Kemenkeu, Siapa yang Disasar?

Sepuluh orang pegiat antikorupsi diundang Menkeu Sri Mulyani. LHKPN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai jadi sorotan.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

22 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific Manuela V. Ferro dalam rangkaian pertemuantahunan IMF - World Bank, yaitu IMF Committee Breakfast Meeting, usai pertemuan FMCBG G20 terakhir 12-13 Oktober lalu. DOK KEMENKEU
Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

Pemerintah tengah merancang Perpres modernisasi alutsista untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Total anggaran mencapai Rp 1.773 triliun.


Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

Kementerian Pertahanan mengklaim Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau. Pengadaan alutsista TNI bisa didapat lewat pinjaman asing.


Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

Saat dikonfirmasi, Kemenhan enggan memastikan kebenaran besaran kebutuhan anggaran alutsista bagi TNI di draft Perpres yang beredar.


Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

30 Mei 2021

Sejumlah Prajurit TNI AD menggunakan kendaraan tempur (ranpur) saat latihan Uji Siap Tempur (UST) Kodam Jaya di Distrik II, Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Mei 2021. Latihan UST yang diikuti 922 Prajurit TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pertempuran di wilayah perkotaan dan menguji kesiapan alutsista. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

Kemenhan mengatakan sumber dana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sedang dibahas berasal dari pinjaman luar negeri.


Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

30 Mei 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan ide Masterplan Alutsista untuk 25 tahun ke depan
Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan membantah bila penyusunan Perpres alutsista tak melibatkan TNI sebagai pengguna.


Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

29 Mei 2021

Prajurit TNI AL melakukan latihan tempur anti udara dari atas KRI I Gusti Ngurah Rai di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis,8 April 2021. TNI Angkatan Laut (AL) melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau Alutsista di lapangan. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah setuju Perpres pengadaan alutsista dengan skema anggaran pinjaman luar negeri.


Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

21 Oktober 2020

Petugas berjaga dekat foto Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bersama Madam Suga Mariko di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 20 Oktober 2020. Foto tersebut untuk menyambut lawatan Perdana Menteri Jepang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

Kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga tidak hanya membahas kerjasama saja, namun juga soal pemberian pinjaman ke Indonesia senilai 50 Miliar Yen.