“Pajak Ekspor Tak Untungkan Petani”

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Perdagangan DPR Kofifah Indar Parawangsa menilai, penetapan pajak ekspor tidak akan menguntungkan petani. Kofifah mengungkapkan ini setelah rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Industri Kakao Indonesia.

“Saya tidak percaya bahwa pajak ekspor itu ditetapkan dengan alasan untuk kesejahteraan petani,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini (usulan) pajak ekspor yang masuk ke Departemen Keuangan sangat sulit untuk ditarik kembali.

“Kalau mau fair sebaiknya yang bisa langsung dirasakan oleh petani mungkin dalam bentuk pungutan yang diformalkan, misalnya sekian rupiah dari setiap kilogram yang diekspor akan kembali kepada petani. Lalu programnya jelas seperti penanaman kembali,” paparnya.

Karena itu, dia menyetujui, jika bentuknya semacam pungutan tetapi dikembalikan langsung kepada petani. “Tapi harus ada program terlebih dahulu yang dibuat setelah itu baru dihitung pembiayaan dan pungutannya. Itu lebih fair,” jelasnya.

Asosiasi Kakao sebelumnya sudah secara tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pungutan ekspor untuk kakao. Kebijakan ini ditakutkan akan semakin menghancurkan daya saing kakao Indonesia.

Menurut Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang saat ini produksi kakao Indonesia mencapai 525 ribu ton per tahun. Jauh di atas kebutuhan industri pengolahan kakao yang hanya 250 ribu ton per tahun, sehingga praktis selama ini, kelebihan produksi diekspor untuk melindungi penghasilan petani kakao.

Zulhefi menambahkan, tidak berkembangnya industri pengolahan kakao di Indonesia juga disebabkan kebijakan yang salah dari pemerintah. Terutama oleh kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen setiap pembelian bahan baku kakao. "Harusnya PPN dikenakan kepada produk jadi, bukan bahan baku," ujarnya kepada Koran Tempo pekan lalu.

Riska S. Handayani – Tempo