TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera memberlakukan ketentuan penghapusan piutang macet di bank-bank badan usaha milik negara. Tunggakan yang diputihkan maksimal Rp 10 miliar setiap debitor. "Debitor menengah dan besar jangan dulu," kata Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan Machfud Sidik hari ini.Saat ini ada sekitar 160 ribu berkas piutang macet yang ditangani pemerintah senilai Rp 16 triliun. Piutang ini, kata Machfud, tergolong sampah karena tak bisa ditagih lagi. "Agunan sudah nol, aset sudah hancur, pemiliknya sudah bangkrut bahkan meninggal," katanya.Para debitor itu kini masuk daftar hitam tak boleh menerima kredit dari bank. Sebagian besar debitor menerima kredit dalam periode 1997-2002 yang usahanya bangkrut karena krisis ekonomi. "Kan kasihan, padahal utangnya tidak banyak," ujar Machfud. Bagja Hidayat - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
4 hari lalu
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
Turunnya pendapatan sebagian peminjam pinjol menaikkan risiko kredit macet di masa lebaran.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
12 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
23 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
32 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
35 hari lalu
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Generasi Z dan Milenial Terbanyak Terjerat Kredit Macet Pinjol, Apa Sebabnya?
35 hari lalu
Generasi Z dan Milenial Terbanyak Terjerat Kredit Macet Pinjol, Apa Sebabnya?
Ekonom Yusuf Wibisono angkat bicara soal akar masalah fundamental dari maraknya kredit macet Pinjol pada generasi muda.
Apa Itu SPT Tahunan?
39 hari lalu
Apa Itu SPT Tahunan?
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah
41 hari lalu
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk
42 hari lalu
Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk
Prabowo Subianto bercerita, dia pernah punya utang di PT Bank Mandiri Tbk dan telah membayar utang itu 100 persen tanpa potongan.
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
42 hari lalu
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.
