TEMPO Interaktif, Mataram:Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban meminta Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit program penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)proyek tahun 2003 dan tahun 2004. Proyek senilai Rp 2,5 triliun itu hingga kini belum selesai laporannya. "Kami minta bantuan ke Lembaga BPK dan BPKP untuk secepatnya mengaudit proyek itu,"kata Menhut Kaban di Senggigi, Lombok Barat. Kaban juga meminta para Gubernur di Tanah Air yang menyelenggarakan proyek itu, untuk secepatnya menyelesaikan laporan. Program Gerhan itu, di antaranya untuk program penanaman bibit di kawasan hutan yang telah rusak. Secara nasional kerusakan hutan sekarang ini mencapai 59 juta hektar. Data di Departemen Kehutanan menyebutkan, programgerhan tahun 2003 anggarannya sebesar Rp 1,114triliun. Program itu dilaksanakan di 29 daerah aliransungai (DAS) dengan lokasi di 15 provinsi atau jikadirincikan berada di 145 kabupaten/kota. Sedangkanluas arealnya sekitar 300 ribu hektar. Sedangkan program gerhan tahun 2004 anggarannyamencapai Rp 1,473 triliun. Dilaksanakan di 141 DASberlokasi di 31 provinsi menggunakan areal seluas 500ribu hektar. Sujatmiko
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
23 hari lalu
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
26 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
26 hari lalu
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
26 hari lalu
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
26 hari lalu
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
27 hari lalu
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
27 hari lalu
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
27 hari lalu
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu
30 hari lalu
Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
30 hari lalu
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
