Petani Tolak Penyuluh Pertanian Swakarsa


Grafis Terkait

TEMPO Interaktif, Malang:Para petani Jawa Timur yang tergabung dalam Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHT) menolak program penyuluh pertanian swakarsa yang akan diterapkan pemerintah. Petani menilai program tersebut tidak akan efektif karena para penyuluh tidak secara intensif memberikan penyuluhan kepada petani.

Apalagi sebagian besar penyuluh bukan berasal dari praktisi. "Banyak penyuluh yang tidak menguasai persoalan teknis,"kata jurubicara IPPHTI Jatim, Parno Mustakim. Bagi petani, model penyuluhan yang cocok adalah penyuluh partisipatif. Model ini melibatkan petani sebagai penyuluh. IPPHTI mengistilahkan para penyuluh ini sebagai petani pemandu.

Menurut Parno Mustakim, permintaan tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara dialog dengan petani di Kota Batu, Senin (4/7). Acara dialog tersebut merupakan bagian dari acara kunjungan kerja Presiden Yudhoyono ke Malang Raya.

Kunjungan akan dilakukan Minggu-Senin (3-4/7). Presiden akan memulai acara dengan membuka Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Stadion Gajayana Malang, Minggu (3/7) malam. Keesokan harinya, Presiden akan meninjau kebun apel dan berdialog dengan petani di Kota Batu. Acara kunjungan diakhiri dengan peletakan batu pertama Proyek Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Senin (4/7).

Dalam acara dialog, IPHHTI juga meminta pemerintah agar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat pertanian sebelum merelease sertifikasi produk pertanian. Karena, jika tidak disiapkan terlebih dahulu, para petani yang akan dirugikan dengan adanya sertifikasi tersebut. "Tanpa peningkatan kemampuan dan peralatan, petani tak akan bisa memenuhi standar sertifikasi tersebut,"ujar Parno. Program sertifikasi ini merupakan program pemerintah yang dicanangkan menuju Gerakan Pertanian Organik 2010.

Bibin Bintariadi

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Copyright © 2011
TEMPO
.CO
Wajib Baca!
X