Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah Dibebaskan Tentukan Sumbangan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memberi kebebasan kepada setiap sekolah untuk menentukan biaya dana sumbangan pendidikan (DSP) yang akan dibebankan kepada para siswanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Muhyi Syarifudin mengatakan, mekanisme penentuan besaran DSP di wilayah Kabupaten Tangerang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui komite sekolah. "Besaran DSP ini pun tidak ada acuan yang kami berikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai kemampuannya. Dan ini lebih demokratis," ujar Muhyi, Sabtu (9/7).Muhyi beralasan, pihaknya khawatir jika ada acuan besaran minimal atau maksimal akan dijustifikasi oleh kepala sekolah bahwa itu adalah merupakan kewajiban yang harus dibayar para orang tua siswa. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, Muhyi mencontohkan, misalnya, dinas pendidikan menentukan Rp 500 ribu, sekolah kemudian mewajibkan kepada orang tua untuk membayar sebesar itu. Padahal, tidak semua masyarakat mampu membayar, dan ini bisa saja menghalangi masyarakat mendapat pendidikan. "Kita tidak ingin hal itu terjadi," tambah Muhyi.Muhyi mengatakan, hal ini telah dilakukan tahun lalu, di mana biaya DSP sekolah di Kabupaten Tangerang sangat variatif, yakni berkisar Rp 1 juta. Namun, ada sebagian sekolah yang menentukan sebesar Rp 2 juta. "Angka itu merupakan kesepakatan. Kalau memang disepakati sebesar Rp 500 ribu, ya segitu," ungkapnya. Muhyi mengatakan, pihaknya akan memantau besaran DSP pada ajaran tahun ini. Ia menekankan agar biaya tersebut sesuai kemampuan para orang tua siswa di sekolah bersangkutan. "jangan sampai DSP ini menjadi masalah," ujarnya. Pada bagian lain, Muhyi Syarifudin mengatakan, besaran DSP di atas Rp 1 juta, biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang cukup populer, yang tentunya berdasar kesepakatan para orang tua siswa. Muhyi tidak memungkiri SMA Negeri I merupakan salah satu sekolah yang dimaksud. "Memang ada sekolah yang memungut di atas Rp 1 juta. Namun, kami menekankan harus sesuai kemampuan," ujarnya. Sementara itu, sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang hingga saat ini belum menentukan biaya dana sumbangan pembangunan (DSP) yang akan dibebankan kepada para siswanya. Mereka akan menentukan besaran DSP tersebut setelah pengumuman tes penerimaan siswa baru (PSB) yang akan dilakukan pada tanggal 9 Juli mendatang.Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Serpong, Kabupaten Tangerang mengungkapkan penentuan besaran DSP di sekolahnya akan dibahas setelah pengumumas tes PSB pada 9 Juli mendatang. "Kita belum mengarah berapa besarnya DSP, panitia pun belum dibentuk. Itu nanti, harus dibahas dengan para orang tua siswa," ujar salah seorang staf Bagian Tata Usaha yang enggan menyebutkan namanya. Sementara itu, di SLTP Falatehan, Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, memastikan bahwa di sekolah tidak akan dipungut biaya DSP. "Untuk tahun ini, kami tidak memungut biaya kepada para siswa. Karena, kami telah mendapat bantuan dari pihak lain," ungkap Kepala SLTP Falatehan Eko Pranoto. Untuk tahun lalu, kata dia, pungutan di sekolahnya tak melebihi angka Rp 500 ribu, yang rinciannya antara lain untuk DSP, seragam, dan operasional sekolah.joniansyah
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

26 hari lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.


Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

36 hari lalu

Masalah Berulang PPDB Sistem Zonasi
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.


Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.


10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.


10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi


Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Bryan Herdianto, siswa SMAS Kanisius DKI Jakarta peraih medali perunggu pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) Polandia 2023 menjadi petugas penjaga teleskop saat pengamatan Blue Moon di Planetarium Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.


Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia


Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Polresta Bogor Kota mengumumkan lima tersangka pemalsuan Kartu Keluarga untuk PPDB 2023 di Kota Bogor, Jumat 29 September 2023.  Di antara kelimanya adalah pegawai honorer kelurahan. Tempo/M. Sidik Permana
Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 September 2023

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

17 September 2023

Sejumlah wali murid bersama massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar melakukan aksi Ngaruwat Massal PPDB 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Aksi itu diikuti para orang tua yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah negeri akibat sistem zonasi dan dugaan kecurangan pada PPDB 2023. TEMPO/Prima Mulia
Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

Penyimpangan terbanyak dalam seleksi PPDB adalah manipulasi kartu keluarga (KK).