Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama kurun Januari-Juni 2005 berhasil menemukan 14 jenis obat palsu yang beredar di pasar domestik. Jumlah ini meningkat pesat dibanding tahun lalu yang hanya 6 item obat palsu.Obat-obatan tersebut adalah Amoksan kapsul, Broadced, Cefat 500 kapsul, Clacef injeksi, Daonil tablet, Dextamin tablet, Engerix B Vaksin, Fansidar tablet, Infanrix vaksin, Kalfoxin injeksi, Obat tetes mata cap Mata Alami, Ponstan kaplet, Taxegram injeksi, dan Triacef injeksi. Menurut Kepala BPOM Sampurno, obat-obatan palsu tersebut umumnya berasal dari pasar gelap yang beredar di toko-toko atau warung. "Kami menyarankan masyarakat membeli obat di apotik, karena sudah jelas jalurnya dan tercatat dengan cermat,"ujarnya. Obat-obatan palsu itu dijual dengan harga yang lebih murah dibanding obat yang dijual lewat jalur resmi. Obat-obatan palsu itu umumnya berupa obat-obatan yang laris, untuk penyakit kronis, dan gaya hidup. "Tapi belum dapat diidentifikasi secara jelas siapa yang memasok obat palsu di pasar gelap,"kata Sampurno. Untuk membasmi jaringan penjualan obat palsu itu, BPOM, terus melakukan investigasi insentif. Selain itu BPOM juga telah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan setiap importir bahan baku obat untuk memperoleh persetujuan dari BPOM. Sampurno memastikan kebijakan ini bukan bertujuan mempersulit proses perizinan tapi untuk mencegah penyalahgunaan bahan baku obat yang diimpor. Salah satu modus yang digunakan pemalsu adalah memanfaatkan kelebihan impor bahan baku untuk membuat obat. Sampurno minta agar hukuman untuk pemalsu obat diperberat, karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. "Sanksi yang diberikan paling lama enam bulan penjara, harusnya pelanggar dihukum lebih berat," ujarnya. Kepala Bidang Industri Gabungan Perusahaan Farmasi, Ferry A. Soetikno mendesak pemerintah bersama-sama menegakkan peraturan di bidang obat-obatan. Sebab menurutnya pemalsuan obat ini disamping merugikan perekonomian juga merugikan masyarakat. Efri Ritonga
Iklan
