Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intervensi Papua, PBNU Surati Kongres AS

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Malang:Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) telah berkirim surat ke Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika di Jakarta seiring munculnya berita intervensi anggota Konggres Amerika soal Papua. Dalam surat yang dikirim Jumat (5/8) tersebut, PBNU menanyakan kebenaran dan kejelasan berita tersebut untuk mengeluarkan sikap. "Jika memang ada intervensi, PBNU menyatakan akan menolak. Tak boleh ada intervensi dari manapun terhadap NKRI," kata Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi kepada wartawan setelah menerima Konsul Jendral baru Amerika di Surabaya, Claire A. Pierangelo, di Pondok Pesantren Al Hikam Malang, Sabtu (6/8).Intervensi dari anggota Konggres Amerika, lanjutnya, harus dicegah dan ditolak sedini mungkin, antara lain dengan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Jika memang dalam klarifikasi disebutkan ada upaya intervensi, harus segera dikirimi surat protes dan penolakan. Hasyim memuji langkah pemerintah yang sudah meminta klarifikasi perihal intervensi tersebut ke Amerika. Namun pencegahan intervensi, tak boleh hanya dilakukan oleh Pemerintah semata. tetapi juga seluruh organisasi dan elemen masyarakat. "Pencegahan intervensi Harus dilakukan bersama-sama," tandas Hasyim. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Pierangelo, Hasyim meminta agar Amerika lebih memperhatikan pendidikan dan budaya Indonesia. Sebab, dalam bidang pendidikan dan budaya Indonesia, Amerika kalah sama Inggris, Australia, Belanda dan Perancis. "Selama ini, Amerika hanya fokus pada politik dan keamanan," tutur Hasyim Muzadi. Bibin Bintariadi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru

24 Februari 2023

Muhammad Yusuf Ateh melambaikan tangan saat dilantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.


Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

27 September 2022

Cendekiawan Muslim Sheikh Yusuf Al Qaradawi. Twitter
Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

Syekh Yusuf Al Qaradawi, ulama dan cendekiawan Mesir itu wafat pada Senin, 26 September 2022. Ia pernah datang ke kantor PBNU, ini pesannya.


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

4 Agustus 2022

Tarian adat 'Tumbuk Tanah' oleh warga Papua di halaman kantor Dewan Adat Papua wilayah III Doberai sebelum melakukan kampanye damai tolak rasisme di Indonesia. (Tempo/Hans Arnold Kapisa)
Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

23 Mei 2022

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hadir dalam malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 di JCC, Rabu, 10 November 2021.TEMPO/Nurdiansah
Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

Mahfud Md menanggapi protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

10 Mei 2022

102 Mahasiswa Papua ditangkap Polisi atas aksi menolak Daerah Otonomi Baru pada Jumat 11 Maret 2022. Aksi itu berakhir ricuh karena seorang Polisi terluka saat pengamanan di Kemendagri. Tempo/ Hamdan C Ismail
Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

Demonstrasi sekelompok warga Papua Barat akan digelar pada Selasa, 10 Mei 2022. Menolak pembentukan DOB.


Yahya Staquf: Harlah PPP Dihadiri Jajaran PBNU Terbanyak

27 Maret 2022

Suasana Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan yang digelar dari zonasi Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 19 Desember 2020. Foto: Istimewa.
Yahya Staquf: Harlah PPP Dihadiri Jajaran PBNU Terbanyak

Puncak Harlah PPP ke-49 digelar bersamaan dengan haul Hasyim Muzadi ke-5 di Pesantren Al-Hikam, Malang.


Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

22 Maret 2022

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

Meski kemungkinan kekhususan Jakarta dicopot, Dhany yakin Jakarta tetap akan menjadi kota megapolitan.


5 Tahun KH Hasyim Muzadi Meninggal, Menunjuk Tempat Makamnya Sebelum Berpulang

19 Maret 2022

Tokoh agama K.H. Hasyim Muzadi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
5 Tahun KH Hasyim Muzadi Meninggal, Menunjuk Tempat Makamnya Sebelum Berpulang

KH Hasyim Muzadi meninggal pada 16 Maret 2017, di usia 73 tahun. Sebelum berpulang ia menunjuk lokasi makamnya.


RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

18 Januari 2022

Foto udara  Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau pembangunan Jalan Wamena-Habema, Papua pada Rabu (10/5) mendatang. ANTARA FOTO
RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo berharap RIPPP 2022-2041 tidak membuat wilayah di kawasan timur itu merana pada 20 tahun mendatang.