Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman menyatakan akan mengkaji butir-butir perjanjian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Setelah itu baru bisa menentukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang diusulkan 25 Oktober nanti. Isi perjanjian itu akan diintegrasikan dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati/walikota provinsi itu. "Berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani di Helsinki, tentunya akan diintegrasikan secara baik supaya pelaksanaan Pilkada tetap jalan,"kata Progo di Departemen Dalam Negeri, Jumat (12/8). Progo mengharapkan proses itu bisa selesai November tahun ini tepat saat masa jabatan Gubernur Aceh berakhir. Jika belum selesai, Departemen Dalam Negeri akan memperpanjang waktunya dengan konsekuensi melakukan pergantian pejabat Gubernur di provinsi itu. Namun, Progo belum mendapat kejelasan mengenai perubahan yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pilkada di Aceh sehubungan dengan perjanjian kesepakatan damai yang akan ditandatangani 15 Agustus nanti. "Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari presiden,"katanya. Menurut Progo, sehubungan dengan penandatanganan perjanjian damai itu akan berkaitan dengan banyak hal selain pelaksanaan pilkada yang diusulkan pemerintah daerah Provinsi Aceh pada 25 Oktober. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus bagi NAD yang di antaranya menetapkan Qanun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sana. Direktur Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Harry Tjan Silalahi menenggarai banyak pihak khawatir dengan salah satu butir perjanjian Helsinki, yakni GAM meminta pembentukan partai lokal agar disertakan dalam pilkada di provinsi itu. Menurut Harry, kekhawatiran pembentukan partai lokal di Aceh tidak akan memicu pemisahan provinsi itu. "Itu berlebihan," katanya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) di Jakarta, Jumat (12/8). Kekhawatiran itu juga diakui oleh Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Masduki Badlawi, berkembang dalam pembicaraan antar fraksi Dewan. Menurutnya, berkembang kekhawatiran bahwa keberadaan partai lokal di Aceh akan menjadi batu loncatan bagi GAM untuk menuntut merdeka. Kendati demikian, PKBa bersikap untuk keberadaan partai lokal berguna untuk mempercepat perdamaian di provinsi itu. "Kami dengan prinsip kehati-hatian, partai lokal adalah solusi bagi Aceh,"katanya. Ahmad Fikri
Iklan
