Pemerintah Tak Lindungi Industri Jamu

TEMPO Interaktif, Malang:Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kemauan politik untuk melindungi industri jamu dalam negeri. Akibatnya, omzet industri jamu hanya sekitar Rp 2,7 triliun pada tahun 2004, sedangkan industri obat mencapai Rp 72 triliun. Padahal, dalam jumlah bahan baku jamu, Indonesia menempati urutan ke dua di dunia setelah Brasil.

Demikian dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Charles Saerang kepada Tempo seusai berbicara dalam seminar bertajuk “Menangkap Potensi dan Peluang dalam Meningkatkan Usaha”. Seminar yang berlangsung di Hotel Santika Malang, Rabu (24/8) ini diadakan oleh Dji Sam Soe bekerja sama dengan PT Tempo Inti Media Tbk.

Selain tak memberi perlidungan, ia menilai pemerintah tidak mempunyai lembaga dan sistem yang terpadu untuk mengembangkan usaha sektor jamu. Masing-masing lembaga pemerintah menjalankan programnya sendiri-sendiri, seperti penelitian, pendidikan dan latihan. Akibatnya, program yang dijalankan tidak bisa berhasil dengan optimal.

Contoh ketidakpedulian pemerintah ini terlihat dengan banyaknya usaha jamu yang dicampur dengan obat kimia. Jamu kimia ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan, seperti timbulnya penyakit lever dan kanker. “Pemerintah harus melarang dan memberi sanksi tegas," tegasnya.

Di Cina, lanjut Charles, industri jamu mendapat perhatian cukup besar, antara lain dengan membangun lembaga terpadu untuk mengembangkan riset dan pendidikan. Pemerintah Cina juga menyediakan rumah sakit, dokter, bahkan mempunyai perguruan tinggi khusus jamu. Perhatian tersebut berhasil memompa jumlah pemakai jamu. "Kita kalah jauh dengan Cina," ujar Charles.
Bibin Bintariadi