Proyek Geothermal Bedugul Dibicarakan Rapat Kabinet

TEMPO Interaktif, Denpasar:Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyatakan, akan membawa kasus pro-kontra pembangunan proyek pembangkit listrik Geothermal Bedugul ke pembicaraan di tingkat rapat kabinet. "Kasus itu, bukan hanya menyangkut masalah lingkungan tetapi sudah bersifat lintas departemen.
Antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Investasi, Menteri Energi dan pihak-pihak lain yang terkait,"
katanya, Selasa (6/9) di Denpasar, Bali.

Pertemuan dengan para Menteri itu dijadwalkan akan dilakukan dalam pekan ini. Menteri Lingkungan Hidup
bakal memberikan pandangan dari sisi kepentingan dan dampak lingkungan proyek itu. Dari sisi konservasi energi, menurut Witoelar, energi panas bumi merupakan energi alternatif untuk mengurangi energi dari bahan bakar minyak.

Energi itu termasuk energi yang bersih dan ramah lingkungan. Hanya, bila terjadi penolakan masyarakat, maka diperlukan pengkajian mendalam dalam penerapannya.
Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Bedugul hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Bali.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Bali yang terdiri dari perwakilan sejumlah LSM dan tokoh masyarakat tegas-tegas menolak proyek ini. Alasannya, terutama mengacu
pada hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPPLH) Universitas Udayana. Dalam Amdal disebutkan terdapat 19 item negatif dan hanya 3 item positif. Dari 19 item negatif, 16 diantaranya bisa dikendalikan namun 3 item akan sulit ditangani. Penolakan juga disampaikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang
khawatir pembangunan proyek di daerah pegunungan itu akan merusak keucian Pura di kawasan itu.

Rofiqi Hasan