Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) sepakat membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Tabungan Negara (persero). Komisi Keuangan dalam kesimpulan rapat, yang dibacakan Ketua Komisi Paskah Suzetta dari Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah menghentikan wacana rencana akuisisi BTN oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk. maupun oleh bank pemerintah lainnya.Alasannya, DPR menilai pemerintah tidak memiliki kejelasan tentang tujuan atau visi menggabungkan BTN dengan bank lain. Rapat dihadiri Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal Darmin Nasution, Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Suad Husnan, Deputi bidang Privatisasi Mahmuddin Yasin. Menurut Paskah, untuk menambah permodalan BTN, BTN bisa bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. "BTN juga harus tetap fokus pada pembiayaan perumahan,"katanya.Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengakui secara formal rencana akuisisi BTN dengan bank lainnya belum ada. Departemen Keuangan belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari Kementerian BUMN.Sebenarnya pembatalan akuisisi BNI-BTN sudah bisa diketahui dua pekan silam. Jumat, 26 Agustus, Kepala BTN cabang Depok tiba-tiba rapat dengan stafnya, dan pertemuan itu diakhir dengan makan-makan di sebuah restoran. "BTN tak jadi diakuisisi BNI, tapi kami bekerjasama dengan lembaga pembiayaan lain, seperti Jamsostek,"ujar seorang staf BTN cabang Depok, menirukan ucapan bosnya.Rencana akuisisi BTN memang pernah disampaikan Menteri Negara BUMN Sugiharto, tapi ditolak para karyawan BTN, dan menyulut demonstrasi di berbagai kota. Bahkan rencana demo besar-besaran akan digelar jika jadi BNI mengambil alih BTN. Suryani Ika Sari dan Tito Sianipar
Iklan
