Pemerintah Maksimalkan Penggunaan Minyak Dalam Negeri
Kamis, 8 September 2005 15:13 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan penggunaan minyak mentah dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal ini akan berefek kurangnya impor dan ekspor minyak. "Pertamina akan meyiapkan langkah-langkahnya," kata Purnomo usai rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden di kantornya, Kamis (8/9).Purnomo mengatakan hal ini bisa dilakukan karena Indonesia memiliki banyak kilang pengolahan minyak. Malah dua di antaranya, yaitu Kilang Cilacap dan Balikpapan, lebih banyak mengolah minyak mentah dari negara lain. Dirjen Migas, Iin Arifin Takhyan, mengatakan pemerintah menginginkan minyak mentah dalam negeri semaksimal mungkin diolah dalam kilang domestik. Dengan begitu, minyak hasil olahan bisa lebih murah harganya, karena menghemat biaya transportasi. Pertamina, kata dia, akan menghitung kombinasi termurah untuk mendapatkan harga yang paling ekonomis. Ini karena ada kemungkinan jenis tertentu harganya lebih murah jika dibeli dari luar meskipun biaya transportasinya relatif mahal. budi riza
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina
4 September 2022
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina
Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan
11 Mei 2017
Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan
Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.
Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Jokowi Minta Impor BBM Ditekan
5 Januari 2017
Jokowi Minta Impor BBM Ditekan
Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.
Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017
25 November 2016
Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017
Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya
30 September 2016
Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya
Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.
Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
