Kamis, 20 Oktober 2005 | 12:53 WIB

Kabinet Indonesia (Tak) Bersatu

Grafis Terkait

Topik

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Jakarta: Meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanyi Pelangi di Matamu? Ah, cincai-lah itu. Tapi bagaimana dengan memintanya menyatukan warna pelangi kabinetnya? Itu baru masalah.

Komunikasi antarmenteri yang datang dari berbagai latar belakang politik inilah yang belakangan dinilai justru menyulitkan SBY. "Itu menimbulkan beban pada komunikasi politik Presiden," kata Presiden Lumbung Informasi Rakyat, Yusuf Rizal, dalam diskusi panel "Satu Tahun Komunikasi Politik SBY" di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, contohnya. Keduanya sempat bertentangan soal keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah. Taufiq melarang keterlibatan pegawai negeri sipil itu. Namun, Ma'ruf membatalkan larangan tersebut.

Ada juga pertentangan Menteri Pertanian dengan Kepala Bulog. Kali ini soal pembukaan keran impor beras. Kepala Bulog bilang perlu, Menteri Pertanian bilang sebaliknya: ada surplus, kok.

Ada lagi Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Panglima pernah bilang agar Menteri Pertahanan tidak hanya ngomongin TNI dalam konsep besar pertahanan nasional yang ingin diintegrasikan di bawah Departemen Pertahanan.

"Itu bukan hanya TNI," katanya sewot. "Untuk bicara TNI, sudah ada sendiri, yakni Panglima TNI." Lalu soal penertiban bisnis TNI yang disambut adem ayem saja.

Yang tidak kalah seru adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra versus Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Februari lalu. Apalagi kalau bukan soal wewenang siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih dekat dengan RI 1.

Puncaknya dalam sebuah rapat kerja dengan DPR. Saat itu, Yusril sudah mengumumkan restrukturisasi Sekretariat Negara yang menempatkan Sudi di luar kabinet. Kudeta administrasi? Entahlah.

Yang paling tersorot adalah koordinasi tim ekonomi yang dikomandani Aburizal Bakrie. Seluruh survei yang digelar lembaga-lembaga independen menyambut setahun pemerintahan--seperti Lembaga Survei Indonesia, Lumbung Informasi dan Riset Indonesia, dan Pusat Studi Kebijakan Publik--menyatakan bahwa tim inilah yang paling harus dibenahi atau, kasarnya, dirombak. Isu ini juga masih hidup dalam parlemen.

Sementara itu, Direktur Riset The Akbar Tanjung Institute, Alfan Alfian, mengatakan bahwa Presiden belum mampu menjadi manajer politik yang baik bagi bangsa. Menurut dia, Yudhoyono belum bisa memerintahkan kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. "Seakan-akan semuanya akan diambil oleh Yudhoyono," ujar Alfan.

Namun, hal ini dibantah oleh Andi Mallarangeng, juru bicara presiden. Justru, kata dia, Yudhoyono merupakan presiden dengan tingkat komunikasi yang sangat baik. "Mana ada Presiden seminggu sekali bicara di radio kepada masyarakat," kata Andi. Wuragil/Fanny Febiana