Kamis, 20 Oktober 2005 | 13:55 WIB

Memerintah Diimpit Tekanan Emas Hitam

Grafis Terkait

Topik

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Jakarta: Amuk harga minyak di pasar internasional seakan lekat membayangi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika ia menjadi presiden pada Oktober setahun silam, harga minyak di Bursa Berjangka New York sudah mendekati US$ 55 per barel, jauh di atas harga patokan APBN 2005 yang hanya US$ 24.

Ini bukan soal mudah bagi SBY karena naiknya harga minyak otomatis melambungkan subsidi bahan bakar minyak. Sialnya lagi, produksi minyak mentah Indonesia terus menurun, sebaliknya konsumsi BBM malah meningkat. Neraca minyak mentah Indonesia tekor 200-300 ribu barel setiap harinya.

Gonjang-ganjing ini tak pelak membuat subsidi BBM dalam APBN 2005 yang dianggarkan Rp 19 triliun dipastikan membengkak. Target defisit anggaran sebesar 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) terang sulit dicapai. Yudhoyono tak punya banyak opsi.

Pilihan pahit yang akhirnya diambil SBY adalah menaikkan harga BBM rata-rata 29 persen per 1 Maret 2005. Premium, misalnya, naik dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 per liter. Hanya minyak tanah yang banyak dikonsumsi kaum miskin dipertahankan pada harga Rp 700 per liter.

Ternyata, kata Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, langkah itu tak cukup. Pemerintah menghitung, jika harga minyak US$ 37,17 per barel, subsidi naik menjadi Rp 69 triliun. Padahal harga minyak sudah jauh di atas US$ 50. Diperkirakan subsidi akan mencapai Rp 73 triliun. "Ini mengancam anggaran," kata Ical--panggilan Aburizal Bakrie.

Karena itu, pemerintah mengubah anggaran agar lebih realistis. Akhir Juni lalu, pemerintah dan DPR mengesahkan APBN Perubahan 2005. Patokan harga minyak diubah menjadi US$ 45 per barel dan subsidi dinaikkan hingga Rp 76,5 triliun. Defisit anggaran dirancang 0,8 persen dari PDB.

Tapi apa daya harga minyak terus melambung. Akhir Agustus lalu, harga emas hitam ini sudah menembus US$ 70 per barel, persis seperti yang diramalkan pengamat perminyakan Kurtubi. Tak ayal, subsidi BBM melonjak sampai Rp 114 triliun.

Keadaan itu memaksa pemerintah kembali ke DPR untuk mengajukan perubahan APBN 2005 yang kedua. Ini merupakan kejadian pertama sepanjang sejarah Indonesia.

Berbagai opsi pun dirancang. Opsi pertama, subsidi dipatok Rp 113,7 triliun, BBM tak perlu naik. Pilihan lain, subsidi ditekan hingga Rp 89,2 triliun, tapi pemerintah harus menaikkan harga BBM 70-90 persen.

Pada akhir September 2005, Pemerintah dan DPR memilih opsi kedua. Profil APBN 2005 pun berubah. Harga BBM dinaikkan rata-rata 125 persen per 1 Oktober 2005.

Sebagai pelipur lara, setiap keluarga miskin mendapatkan bantuan subsidi langsung Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan. Dalam tiga bulan itu pemerintah menganggarkan Rp 4,75 triliun untuk sekitar 15,5 juta keluarga miskin.

Namun, reaksi masyarakat tetap jauh lebih keras dibanding Maret silam. Dampak kenaikan ini memang sangat besar. Biaya transportasi dan harga barang naik tajam. Berbagai serangan terus dialamatkan ke pemerintahan Yudhoyono, baik dari DPR maupun di luar parlemen.

Yudhoyono bergeming. Pemerintah tidak akan mengubah kebijakan itu. Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, "Tentu saja tidak wajar jika suatu kebijakan berubah hanya karena segelintir orang yang tidak bisa mengerti kepentingan rakyat yang lebih besar."

Ketika membuka pasar murah di Cikarang, Rabu (12/10), Presiden mengakui bahwa kebijakan ini dalam jangka pendek memang memberikan implikasi yang tidak menyenangkan. Tapi, kata Presiden, jika semua implikasi itu bisa diatasi dan dikelola dengan baik, akan diperoleh manfaat, keuntungan, dan kebaikan dalam jangka panjang. GRACE S GANDHI/BAGJA HIDAYAT/DIMAS ADITYO