Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 400.236 keluarga miskin di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ternyata belum memperoleh satu rupiah pun bantuan langsung tunai. Menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia, Hana Suryana, hal ini terjadi karena masyarakat belum mendapatkan kartu kompensasi BBM. "Ini permintaan dari Badan Pusat Statistik," kata Hana kepada pers seusai diterima Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (26/10). Hana mengatakan, BPS mengalami kendala dalam membagikan kartu itu. Akibatnya, belum ada satu pun keluarga yang menerima. Namun soal kendala apa yang dihadapi BPS, ia meminta menanyakan langsung ke instansi tersebut. Hanya saja, belum dibagikannya dana tersebut sudah diketahui dan disetujui pejabat pelaksana tugas gubernur Aceh. Pos Indonesia sendiri, kata dia, telah selesai mencetak seluruh kartu dan telah mendistribusikan dananya ke kantor Pos setempat. "Dananya sekitar Rp120.070.800.000 untuk tiga bulan ke depan," kata dia. Peristiwa serupa juga terjadi di Banten. Menurut Hana, atas permintaan pemerintah daerah setempat, pembagian dana bantuan akibat kenaikan harga BBM baru akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Ia tidak menjelaskan alasan permintaan tersebut. Secara nasional, papar Hana, Pos Indonesia sebagai penyalur satu-satunya dana ini, telah menyerahkan kepada sekitar 8,7 juta orang. Ini setara Rp 2,64 triliun dari total dana bantuan Rp 4,6 triliun. Kinerja penyaluran 300 ribu kepala keluarga (KK) per hari, kata dia, juga telah tercapai. Kadang kala, bisa mencapai 500 ribu KK per hari. Ia yakin, target rampung pada akhir Nopember bisa tercapai. Mengenai terjadinya kerusuhan di beberapa tempat penyaluran, menunjukkan koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan perlu diperkuat. Manajemen Pos, kata dia, telah membuat petunjuk teknis yang disebarkan ke kantor pos wilayah dan cabang. Ia bersyukur karena tidak ada petugas Pos Indonesia yang menilap uang itu. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua petugas kantor Pos hingga tingkat cabang," kata dia. Untuk mengurangi penumpukan massa di satu tempat pada saat bersamaan, mekanisme pembagian dana akan diperbaiki. Misalnya, kartu keluarga miskin akan diberi nomor, dan pembagian kartu dan dana akan dilakukan secara terjadwal per kelurahan. Budiriza
Iklan
