TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani menyatakan, defisit 0,7 persen pada APBN 2006 dinilai cukup memberikan stimulus yang cukup longgar untuk pertumbuhan ekonomi. "Angka itu cukup tepat,"katanya sebelum rapat kerja dengan panitia anggaran di DPR Jakarta, Kamis (27/10). Menurut Sri Mulyani, defisit 0,7 persen masih berada dalam range yang seimbang antara kebutuhan untuk ekspansi dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan komitmen pemerintah pada konsolidasi fiskal. Sebelumnya, Menteri Keuangan Jusuf Anwar meminta kepada panitia anggaran agar defisit 0,7 persen dinaikan menjadi 1,1 persen. Dalam rangka memberikan stimulus fiskal dan penyerap tenaga kerja baru. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Dengan kenaikan defisit maka akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,3 persen dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 105 ribu orang. Dalam rapat kemarin, DPR menyetujui adanya perubahan defisit pada 2006. Namun besarannya tidak seperti yang dminta oleh pemerintah yakni 1,1 persen. Suryani Ika Sari
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi
8 Februari 2023
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat
25 Oktober 2022
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat
RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
29 April 2022
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen
21 Februari 2022
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen
BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
