PKS Yogyakata Kecewa Keputusan Majelis Syuro

Grafis Terkait

Golkar dan PKS Membangkang

Topik

• #Partai Keadilan Sejahtera

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kecewa atas keputusan sidang Majelis Syuro yang tetap mendukung pemerintahan Yudhoyono-Kalla.

Meski demikian, PKS DIY menyatakan tetap menghormati keputusan siding Majelis Syuro tersebut. "Kalau dibilang kecewa tentu kami kecewa. Tetapi sebagai bagian dari PKS nasional, kami tentu menghormati," kata Ketua DPW PKS DI Yogyakarta, Ahmad Sumiyarto didampingi sejumlah pengurus lainnya, saat ditemui Senin (28/11).


Untuk ke depan, mereka mendesak agar dibuat ukuran yang jelas untuk menilai kinerja pemerintahan saat ini. Dijelaskan Sumiyarto, sebelum Majelis Syuro mengelar sidang, DPP PKS meminta ke DPW PKS DIY dan DPW-DPW lainnya untuk melakukan survei. Hasilnya menyatakan, bahwa 75 persen konstituen PKS di DIY menilai dukungan PKS terhadap pemerintahan Yudhoyono-Kalla justru merugikan partai.

"Seluruh hasil survei sudah kami serahkan ke DPP sebelum Majelis Syuro menggelar sidang. Soal majelis syuro yang tetap menyatakan PKS mendukung SBY-Kalla, tentu punya pertimbangan sendiri," jelas dia.

Atas putusan majelis syuro itu, tegas Sumiyarto, PKS DIY mendesak agar DPP membuat ukuran dan kriteria yang jelas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Selama ini ukuran tersebut tidak jelas sehingga masyarakat tidak bisa ikut mengontrol.

"Ukuran dan kriteria untuk menentukan apakah berhasil atau gagal harus jelas. Ukuran-ukuran itu harus dipublikasikan secara luas. Sehingga bukan hanya PKS yang mengontrol pemerintah. Tapi rakyat pun juga bisa mengontrol PKS jika ternyata tidak konsisten," tegas Sumiyarto.

Sekretaris Umum DPW PKS DI Yoyakarta, Ahmad Budiono menyatakan, meski harapan PKS DIY agar DPP menarik dukungan yang diberikan ke pemerintahmental, tapi setidaknya beberapa masukan dari PKS DIY telah direspon dalam siding majelis syuro.

Soal dampak kenaikan harga BBM, kata Arif, majelis syuro mendesak agar pemerintah bertanggung jawab atas dampak tersebut. "Keputusan itu tentunya didasarkan atas hasil survei tentang dampak kenaikan harga BBM yang membuat ekonomi rakyat semakin terpuruk," katanya. Syaiful Amin