Pemerintah Kucurkan 5,3 Triliun Untuk Rehabilitasi Sekolah
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 5,3 triliun untuk rehabilitasi atau renovasi bangunan sekolah.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dana tersebut merupakan gabungan dari dana yang diambil dari Departemen Pendidikan Nasional sendiri, sebesar Rp 1,3 triliun, dan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 4 triliun.
"Jadi total minimal ada Rp 5,3 triliun untuk rehabilitasi sekolah," ujar Bambang usai menghadiri Konfrensi Internasional yang diadakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Kantor Wakil Presiden, Jumat (2/12).
Menurut Bambang, jumlah tersebut hanya untuk pembiayaan renovasi selama tiga tahun. "Kalau tiga tahun konsisten seperti itu akan cukup, apalagi kalau pemerintah daerah juga melaksankan hal yang sama," tambah Bambang
Hal ini karena dana sebesar Rp 5,3 triliun itu tidak cukup untuk merehabilitasi semua sekolah yang kondisinya buruk. Menurut perkiraan Departemen Pendidikan, pembiayaan renovasi sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas, membutuhkan dana sebesar Rp 15 hingga Rp 17 triliun.
Bambang menambahkan, dana tersebut sebagian besar untuk memperbaiki bangunan sekolah dasar dan sisanya untuk bangunan sekolah lanjutan pertama (SLTP). Sedangkan bangunan sekolah lanjutan atas, "hampir tidak ada (yang rusak)."
Bambang menegaskan, dana tersebut sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat digunakanan mulai tahun 2006. Pengambilannya oleh sekolah, kata Bambang, menggunakan mekanisme model block grant untuk dana yang berasal dari Departemen Pendidikan. Sedangkan yang berasal dari dana alokasi khusus, sudah ada di setiap kabupaten dan kota sesuai peraturan yang berlaku.
Pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebesar 20 persen untuk pendidikan, ungkap Bambang, merupakan langkah besar yang telah dilakukan pemerintah di bidang pendidikan. "Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah pusat memberikan biaya pendidikan yang cukup signifikan untuk program wajib belajar," papar Bambang.
Pada kesempatan ini Bambang berharap pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran khusus untuk pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang telah dilakukan pemerintah pusat sejak 2005. "Sehingga nantinya ada BOS pusat dan daerah yang kita harapkan bisa meningkatkankualitas mutu pendidikan dan peningkatan mutu yang lain," jelas Bambang.
Dalam sambutannya saat membuka Konfrensi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggaran pendidikan sebesar 15 persen dari total anggaran APBN saat ini, merupakan jumlah yang paling tinggi dalam sejarah Indonesia. "Kalau ekonomi tumbuh, angka itu juga akan terus bertambah," kata Kalla.
Sunariah - Tempo
