Tanah 91 Warga Daan Mogot Belum Dibayar Pemerintah DKI

Grafis Terkait

Semrawut dari Masa ke Masa

Topik

• #Agraria/Pertanahan[tempobr]497

TEMPO Interaktif, Jakarta:Warga Jalan Daan Mogot sudah 30 tahun menanti keadilan dari pemerintah DKI Jakarta atas pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan untuk pelebaran Jalan Daan Mogot sejak tahun 1972 pada masa Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Suherman Arif, seorang warga Jalan Daan Mogot KM 17, yang belum menerima ganti rugi menyatakan warga sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah tersebut dengan cara musyawarah. Namun, Gubernur Sutiyoso menginginkan menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum.

Pada tahun 2000-2001 sudah dilakukan ganti rugi kepada 43 pemilik tanah, berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Ganti rugi yang diterima warga adalah Rp. 21 miliar lebih.

Menurut Bachtiar, seorang warga yang belum menerima ganti rugi, masih ada 91 warga yang belum menerima ganti rugi. "Pada saat ganti rugi tahap pertama tahun 2000-2001, 91 warga yang belum diganti rugi belum memiliki kelengkapan administratif, seperti sertifikat hak milik atas tanah. Saya sendiri waktu itu hanya memiliki surat girik,"katanya.

91 warga yang belum menerima ganti rugi sampai saat ini masih menanti putusan dari Mahkamah Agung. "Pemeriksaan fisik sudah dilakukan Pemda. Hanya pemeriksaan yuridis yang belum dilakukan,"kata Bachtiar.

Warga yang belum menerima ganti rugi menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 152 miliar lebih dan bunga 6 persen per tahun sejak tuntutan diajukan sampai dengan putusan dilaksanakan. Selain itu warga juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 5 milyar beserta bunga 6 persen per tahun sejak tuntutan diajukan sampai dengan putusan dilaksanakan. Warga juga berniat demonstrasi menjelang peluncuran bus way koridor II, 15 Januari 2006 mendatang.