Pemerintah Akan Petakan Kembali Daerah Rawan Bencana
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa pemerintah akan memetakan lebih detail daerah-daerah rawan bencana banjir dan longsor di Indonesia, khususnya Pulau Jawa.
Hal itu akan dilakukan bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Metereologi dan Geofisika.
“Kami akan lebih memperhatikan daerah-daerah merah (rawan bencana),” kata Abrurizal kepada wartawan seusai membuka Pertemuan Konsultasi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Hotel Hilton, Kamis (5/1).
Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan lainnya, seperti membangun bendungan di beberapa tempat.
Jember, kata dia, pada dasarnya bukan daerah rawan bencana. Namun Banjarnegara diakuinya memang daerah rawan. Penanganan korban bencana di kedua daerah itu, sudah ditangani oleh gubernur dan bupati, sementara pemerintah pusat hanya mendukung dari belakang.
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, mengatakan bahwa peta rawan bencana di pulau Jawa sudah dibuat.
Keputusan Presiden tentang tata ruang juga sudah mengatur soal daerah-daerah yang dinilai rawan bencana misalnya daerah dengan kemiringan lebih dari 40 derajat kemiringan.
“Tapi peraturan itu kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait yang mengelola hutan,” kata Masnellyarti.
Pemerintah daerah, kata dia, diminta dukungannya untuk segera menertibkan aktivitas yang melanggar peraturan tersebut. Oktamandjaya Wiguna
