Presiden: Pelayanan Publik Masih Sering Dikeluhkan
TEMPO Interaktif, Manado: Presiden Yudhoyono menilai, ada dua hal yang sering dikeluhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: pelayan publik yang tidak optimal dan kecenderungan penyelewengan dana.
"Saya sering mendengar sulitnya berurusan dengan aparatur pemerintah,"" katanya dalam Rapat Kerja Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2006 untuk kawasan timur Indonesia, Jumat (20/1), di Hotel Ritzy, Manado.
Dia berharap, semangat otonomi daerah adalah untuk menguatkan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan daerah juga bisa memperhatikan agenda pembangunan nasional.
Visi pembangunan nasional ini mencakup pewujudan suasana damai, penegakan hukum yang mumpuni, dan peningkatan pondasi perekonomian yang disertai meluasnya lapangan kerja.
Presiden mengaku tidak ingin jalannya pemerintahan tergganggu karena kasus korupsi. Untuk itu, dia juga melakukan pertemuan tertutup dengan kepala-kepala daerah dan anggota DPRD yang datang dari 11 provinsi ini.
Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf seusai pertemuan menyatakan, acara ini dimaksudkan untuk penguatan pemahaman pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. "Mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan desentralisasi dan keutuhan nasional," katanya.
Kritikan terhadap kebiasaan penyelenggara pemerintahan daerah yang sering keluar daerah juga dilontarkan Ma'ruf. "Kepala daerah tidak usah sering ke Jakarta kalau tidak ada hal yang urgen," katanya. Ahmad Alheid
