indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Penyelewengan Dana Pemekaran Akan dilaporkan ke BPK


TEMPO Interaktif, Jakarta: Lima lembaga swadaya masyarakat berencana melaporkan pemeriksaan penyelewengan dana pembuatan undang-undang pemekaran wilayah, selain di kalimantan Barat, ke Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin (6/2). Lima lembaga itu, Formappi, ICW, LBH Jakarta, Fitra, dan PSHK.

“Anehnya pembahasan rancangan undang-undang pemekaran wilayah selalu dibahas bersamaan dengan rancangan undang-undnag bidang keuangan,” kata Bivitri Susanti dari PSHK dalam keterangan pers di kantor LBH Jakarta

Hadir dalam acara itu, Bivitri, Tomy Legowo (Koordinator Formappi), Luky Jany (Wakil Ketua ICW), Parulian Sihombing (Direktur LBH Jakarta), Arif Nur Alam (Sekretaris Jenderal Fitra), serta auditor BPK Surahmin. Auditor itu yang mengungkap dokumen penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh anggota DPR M. Akil Mochtar dalam pemekaran Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kelima lembaga swadaya masyarakat itu juga akan melakukan audit infestigasi bersama BPK untuk memetakan daerah-daerah yang rawan penyelewengan dana dalam pemekaran wilayah.

Rengga Damayanti

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X