Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim supervisi transformasi bisnis TNI merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk badan pengelola aset bisnis militer. "Kami merekomendasikan itu karena mendapat kendala teknis dalam mendata unit bisnis TNI mana yang memiliki aset negara dan tidak," ujar Ketua Tim Said Didu, tadi siang di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta.Didu membantah kesulitan itu karena adanya resistensi dari TNI terhadap tim pimpinannya. Menurut Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara itu, menentukan ada tidak aset negara itu bukanlah hal yang mudah. Penentuan itu harus mencermati pula status hukum, serta nilai atau valuasi aset. Kedua hal itu jika dijalankan membutuhkan waktu lama. "Bisa mencapai lima tahun," ujar Didu.Tim yang beranggotakan orang-orang dari unsur kementerian BUMN, Departemen Pertahaman, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Departemen Keuangan itu, telah meneliti 219 yayasan dan koperasi TNI. Masing-masing yayasan atau koperasi rata-rata memiliki dua unit bisnis.Setelah mengalami kesulitan itu, tim lalu menilai, solusi untuk mempercepat transformasi bisnis TNI yang lebih cepat adalah melalui pembentukan badan pengelola tersebut. Badan pengelola yang direkomendasikan itu memiliki kewenangan sebatas menentukan kebijakan, tidak termasuk aksi korporasi seperti manajerial. "Jadi, semua operasional, status kepemilikan di bisnis TNI tak terganggu tetap berjalan, apa adanya," ujar Didu. Menurut dia, badan pengelola itu lebih berfungssi untuk mengambil alih fungsi TNI sebagai induk dari unit-unit bisnis militer itu. Artinya, TNI tidak lagi secara langsung mengelola bisnis yang dimilikinya, seperti selama ini, sehingga tak lagi ada pelanggaran UU TNI. "Yang penting rantainya putus dulu dan tak melanggarkan UU."Tugas badan pengelola ini, kata Didus, mirip PT Perusahaan pengelola aset dalam skala kecil. Pengurus badan pengelola itu, juga datang dari unsur-unsur anggota tim supervisi, ditambah Panglima TNI dan tenaga profesional. Yang terakhir ini, menurut Didu, akan lebih dipakai sebagai konsultan untuk memverifikasi mana bisnis militer yang bisa dialihkan menjadi perusahaan negara, dan mana yang tidak.Selain rekomendasi itu, tim supervisi secara paralel telah mencari solusi untuk unit bisnis yang mendapat prioritas untuk diverifikasi, seperti PT Mandala Airlines. Maskapai penerbangan ini, ternyata tak menggunakan aset negara, berdasarkan penjelasan pengelolanya dan data di Departemen Keuangan."Atas dasar itu Mandala tak bisa ditransformasi menjadi perusahaan negara" ucap Didu. Timnya merekomendasikan agar perusahan penerbangan itu ditata ulang pengelolaannya, supaya tidak melanggar UU TNI. Namun, dia tak menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk menata kembali perusahaan tersebut.l fanny febiana
Iklan
