TEMPO Interaktif, Jakarta: Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan HAM Indonesia, Senin (6/2) pagi menggelar aksi di gerbang belakang Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Sekretaris Jenderal Hasanuddin mundur dari jabatan mereka.Aksi damai itu berlangsung dalam penjagaan ketat polisi. Dalam pernyataan sikapnya, Gempita menuduh Hamid melanggar Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Gempita mengaku memiliki data bahwa departemen itu menunjuk langsung PT Mustika Data Mas sebagai penyelenggara proyek pengadaan sistem foto terpadu paspor.Itu sebabnya, mereka pun meminta 104 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dan 19 Kantor Perwakilan Imigrasi di luar negeri menolak proyek itu.Wahyu Dhyatmika
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi
12 hari lalu
KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi
KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
14 hari lalu
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum
21 hari lalu
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum
LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog
44 hari lalu
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog
Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR
44 hari lalu
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR
KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
15 November 2023
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
