TEMPO Interaktif, Jakarta: Berkas pelaku pemukulan terhadap anggota DPR Ade Nasution, Edi Senjaya, telah diajukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya ke Kejaksaan. "Sudah kami ajukan ke Kejaksaan tapi kami masih menyelidiki motivasi tersangka," kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Firman Gani, Rabu.Firman mengatakan, sejauh ini hasil penyelidikan menunjukkan motivasi pelaku adalah tidak senang terhadap pernyataan korban dalam uji kelayakan calon Panglima TNI. Ia juga mengatakan, sudah memeriksa lima orang saksi. Menurut Firman, Edi dikenakan pasal tentang penganiayaan berat dan perbuatan tidak menyenangkan.Kapolri Jenderal Sutanto mengatakan bahwa dirinya menyesalkan terjadinya pemukulan terhadap Ade. Sutanto berjanji akan menjaga agar hal tersebut tidak terulang dan akan mengkoordinasikan peningkatan pengamanan DPR dengan Sekretariat Jenderal MPR/DPR RI. "Kami akan berkoordinasi dengan pengamanan dalam agar tidak ada lagi kelompok preman yang masuk," ujarnya.Ade Nasution sendiri meminta langsung kepada Kapolri agar mengusut tuntas pemukulan yang menimpa dirinya. Polisi, kata dia, harus membuka dalang di balik peristiwa tersebut. "Preman harus ditangani. Preman itu lebih bahaya dari teroris," ujarnya dengan nada tinggi.Oktamandjaya Wiguna
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
11 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
12 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
12 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
18 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
19 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
1 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
2 hari lalu
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
