TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Zoemrotin K. Susilo, mengatakan penuntasan kasus kekerasan di Talangsari, Lampung, menghadapi kendala dari petugas TNI. Bukti-bukti yang diperlukan seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sulit sekali diperoleh dari komando rayon militer setempat.“Mendapat BAP saja masih sulit sekali," katanya di kantornya, Jumat (10/2). Maka Zoemrotin meminta komitmen pihak-pihak agar segera melaksanakan kewajibannya. Pada Maret, data dari warga, kepolisian, serta koramil akan dikumpulkan. Keterangan para saksi dan data lain sudah disiapkan oleh tim yang dipimpin Enny Suprapto sejak April 2005.Jika pada April data telah terkumpul semua, ia menjelaskan, laporan akan dibawa ke rapat pleno Komnas HAM untuk ditentukan apakah perlu dibentuk tim penyelidik yang sifatnya proyustisia. "Tim yang akan menyelidiki siapa tersangkanya," ujarnya.Zoemrotin mendukung usulan Komite Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan DPR agar segera dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Talangsari. Proses pengadilan akan mempermudah pengungkapan kasus Talangsari.Rengga Damayanti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
10 Desember 2023
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM
22 September 2022
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM
Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?
Terjebak Lingkaran Setan Binary Option
2 Februari 2022
Terjebak Lingkaran Setan Binary Option
Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti
12 Desember 2018
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti
Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua
14 November 2017
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir
4 Oktober 2017
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir
Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM
18 September 2017
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.
