Xanana Akan Serahkan Dokumen CAVR
TEMPO Interaktif, Denpasar: Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, akan menyerahkan dokumen CAVR (Komisi Rekonsiliasi dan Pencari Fakta) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi di Istana Tampak Siring, Jumat (17/2) ini. Xanana juga akan menjelaskan posisi dokumen tersebut dalam kaitannya dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
"Karena itu, seluruh anggota KKP diundang," kata Benjamin Mangkudilaga, Ketua KKP, dari Indonesia. Padahal, sebelumnya hanya wakil ketua dari masing-masing negara saja yang diharapkan hadir dalam pertemuan yang akan berlangsung sesudah salat Jumat itu. Dokumen itu akan diserahkan ke Presiden Yudhoyono dan masing-masing menteri Luar Negeri. Setelah itu, baru SBY akan menyerahkan dokumen itu kepada KKP.
Menurut Benjamin, penjelasan Xanana tentang langkah-langkahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seputar penyerahan dokumen CAVR sangat diperlukan. Sebab, reaksi yang timbul di Indonesia setelah penyerahan itu sangat keras terutama dari kalangan media dan parlemen.
Bagi KKP, kata Benjamin, dokumen yang menyebut adanya pembunuhan massal rakyat Timor Leste oleh tentara Indonesia hanya akan digunakan sebagai acuan. Kurun waktu kerja CAVR yang disebutkan sejak April 1974 sampai Oktober 1999, menurut Benjamin, terlalu jauh dari lingkup kerja KKP. Tetapi, KKP tidak akan mengabaikan laporan lembaga bentukan PBB itu.
Benjamin juga yakin, anggota KKP dari Timor Leste tidak akan memaksakan kehendak untuk menggunakan laporan CAVR sebagai bagian kerja KKP. Sebab, lembaga ini dibentuk berdasar kesepakatan dan mandat yang jelas. Yakni, kasus-kasus pra dan paska jajak pendapat 1999.
Pertemuan SBY-Xanana yang sempat tertunda juga akan digunakan KKP untuk melaporkan kinerjanya. Selama ini, KKP baru menerima dan menggunakan dokumen dari Peradilan Ad Hoc dan KPP HAM sebagai acuan kerjanya. Sementara dokumen dari lembaga peradilan di Timor Leste belum diterima KKP.
Usai mengikuti pertemuan SBY-Xanana, pada hari Minggu (19/2) ini seluruh anggota akan bertolak ke Dilli. Di sana mereka akan bertemu dengan pejabat tinggi Timor Leste seperti Presiden, Perdana Menteri, dan Jaksa Agung. KKP juga akan melaporkan seputar kajian-kajian perihal kebenaran, Hak Azas Manusia maupun prosedur interview Komisi. Sebab, hukum positif kedua negara berlainan. "Itu mesti dicari komprominya," ujar Benjamin.
KKP juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Liquisa untuk bertemu dengan sejumlah saksi. "Liquisa jadi target kunjungan pertama KKP, sebab itu yang paling dekat dengan Dilli,"katanya. Rilla Nugraheni
