Dewan Tak Setuju Kenaikan Tarif Listrik

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menyatakan tidak setuju tarif listrik dinaikkan. “Kalau cuma kenaikan sebesar 5 persen ya apa artinya, lebih baik tidak usah naik. Tapi saya tidak ingin mendahului,” katanya kepada para wartawan seusai menghadiri seminar “Menata Ulang Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Amanah dan Profesional” di aula kantor DPP Partai Golongan Karya, Sabtu (11/3).

Menurutnya, defisit PLN sebesar Rp 10 triliun bisa diupayakan dari piutang-piutang, tagihan-tagihan listrik berbagai perusahaan besar, pabrik-pabrik yang menunggak, instansi-instansi pemerintah, sipil, tentara, fraksi-fraksi, militer dan polisi. “Semuanya ini kalau dikumpulkan bisa mengurangi tekor," ujarnya.

Dia menambahkan, beberapa sektor lain yang bisa lebih dihemat atau yang bisa terpakai bisa diarahkan ke dalam APBNP. Meskipun demikian, Agung menegaskan bahwa hal ini masih dalam pembahasan komisi 7 dan pemerintah.

Dia menjelaskan, semula defisit PLN berjumlah Rp 34 triliun. Namun setelah dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan atas biaya pokok produksi listrik, defisit PLN mencapai Rp 27,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 17 triliun telah disediakan oleh APBN. "Mengejar tagihan-tagihan yang macet itu ada potensinya sebetulnya,” ujarnya.

Nieke Indrietta