TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Jakarta kemarin mulai mengkampanyekan standar upah layak minimum untuk wartawan (reporter) di Jakarta sebesar Rp 3.159.917 per bulan. Kampanye dimulai bertepatan dengan perkanalan pengurus baru AJI Jakarta 2006-2009.“Selama ini, kesejahteraan wartawan yang rendah menyebabkan peningkatan profesionalisme dan penegakan etika jurnalistik terhambat,” kata Ketua AJI Jakarta, Jajang Jamaluddin, dalam acara perkenalan itu di kantornya. Berdasarkan survei AJI Indonesia di 17 kota pada 2005, hanya 6,6 persen responden yang bergaji di atas Rp 3 juta per bulan.Menurut wartawan senior Koran Tempo itu, perumusan standar minimum upah layak bagi jurnalis penting menjadi patokan bagi perusahaan media. Peluncuran kampanye upah layak minimum jurnalis Jakarta segera disusul dengan diskusi publik dan road show ke sejumlah media untuk sosialisasi.Wahyu Dhyatmika
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
18 hari lalu
Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.
Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
19 hari lalu
Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
24 hari lalu
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?
Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
27 hari lalu
Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
32 hari lalu
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
45 hari lalu
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
45 hari lalu
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
56 hari lalu
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
56 hari lalu
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
57 hari lalu
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
