Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia hari ini resmi mengajukan judicial review atas empat Peraturan Pemerintah No 49, 50, 51, 52 tahun 2005 ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan UU Penyiaran No 32 tahun 2002.Hal itu dikemukakan oleh kuasa hukum KPI, Hinca Panjaitan kepada Tempo ketika dihubungi melalui telepon.Sebelumnya, KPI juga telah mengajukan judicial review atas Peraturan Pemerintah No 11, 12, dan 13 tahun 2005 ke Mahkamah Agung pada 15 Juni 2005, di mana masih dalam status belum diputuskan dan masih berada di majelis hakim.Dalam pengajuan judicial review kali ini, yang menjadi termohon, kata Hinca, adalah presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. "Karena dia yang tanda tangan, dan kita melihatnya di hasil akhir, bukan pada proses sehingga Sofyan Djalil tidak diikutkan", kata Hinca. Judicial review tersebut resmi diajukan hari ini (10/5) jam 11.00 WIB."PP itu memberontak kepada ibu kandungnya (UU Penyiaran)", kata Hinca mengistilahkan alasan pengajuan judicial review tersebut. Menurut Hinca, terdapat 155 pasal dari keseluruhan PP tersebut yang bertentangan dengan UU Penyiaran. Nur Aini
Iklan
