Pemerintah Akan Bentuk Lima Pengadilan Perikanan

TEMPO Interaktif, Padang:Pemerintah akan segera merealisasikan pembentukan lima pengadilan perikanan di Indonesia. Kelima pengadilan khusus tersebut terletak di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual."Mudah-mudahan Oktober 2006 ini pengadilan tersebut sudah beroperasi, biar tak ada lagi penanganan kasus illegal fishing yang berlarut-larut," kata Ardius Zainuddin, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Padang, kemarin.Berbicara di hadapan sekitar 200 pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi dan kabupaten serta kota, kepala daerah, dan kepala pelabuhan, Zainuddin mengatakan Direktorat Kelautan dan Perikanan sudah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, TNI-AL, dan Polri untuk membahas mekanisme, prosedur, dan anggaran pendirian pengadilan tersebut.Pendirian pengadilan itu sesuai Pasal 71 Undang-Undang 31/2004 tentang Perikanan. "Kelima pengadilan itu baru tahap awal. Setelah itu kita akan dirikan pengadilan sejenis di daerah-daerah lainnya secara bertahap," ujarnya.Menurut Zainuddin, akibat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing, setiap tahun Indonesia menderita kerugian mencapai US$ 2 miliar atau hampir Rp 19 triliun. Sementara kerugian dunia mencapai US$ 9 miliar per tahun.Febrianti